Rendra, Guru Kami...

PERINGATAN 40 hari mangkat sastrawan besar Indonesia WS Rendra diperingati kalangan seniman Aceh. Kendati sederhana, tahlil dan samadiyah mengalun syahdu yang dibalut dalam suasana bulan puasa. "Aceh daerah yang ketiga memperingati 40 hari wafat Rendra," kata Mustika Permana.

Dia adalah jebolan Bengkel Theater yang dipimpin 'Si Burung Merak', begitulah julukan penyair lintas generasi, WS Rendra. "Ini bukan yang pertama, tiga hari meninggal Rendra, kita juga menggelar acara tahlilal di Aceh," sebut Mustika, suami anak angkat Rendra di Aceh, Dek Na.

Acara 40 hari berpulangnya WS Rendra diperingati di Taman Budaya Aceh, Rabu (16/9). Rendra meninggal dunia dalam usia 74 tahun pada Kamis sekitar pukul 21:30 WIB setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok Jawa Barat.

Seratusan seniman, budayawan, pekerja seni larut dalam doa mengirimkan sedekah doa untuk pria yang lahir di Solo 7 November 1935. Mereka menitik air mata mengenang tokoh besar tersebut. "Rendra punya hubungan emosional paling erat dengan Aceh," sebut dia.

Sebelum tahlil dan samadiyah, para seniman juga menggelar baca puisi serta segala sesuatu yang berbau seni. LK Ara, Din Saja, Rafly dan Fozan Santa, tampil menyemarakkan peringatan tersebut. "Semuanya karena bantuan teman-teman," sambung Jamal Syarif, salah seorang panitia.

Seperti disebutkan Syarif, acara buka puasa dan doa bersama untuk arwah WS Rendra mendapat dukungan dari seniman. Taloe, Gemasastrin, Seuramoe Raggae, Komunitas Drummer dan Perkusi Aceh (KODA), Teather Rongsokan dan Dewan Kesenian Aceh.

Menurut Mustika, hubungan kedekatan Rendra dengan Aceh bukan sebatas baca puisi saja. "Beliau menjadikan Aceh ini sebagai rumah kedua. Jika ada agenda lain yang lebih besar berbarengan di Aceh dan tempat lain, beliau pasti akan prioritaskan Aceh," ujarnya.

Bagi pia berambut gondrong itu, Rendra bukan hanya seorang panutan, tapi lebih dari itu. Mustika sendiri masih ingat ketika WS Rendra mengatakan, Aceh merupakan pelopor bahasa Melayu baru yang diperkenalkan Hamzah Fansyuri, ahli tasawuf pertama yang menggunakan bahasa Melayu dalam sastra.

"Dari Aceh inilah banyak orang tekun berusaha menerjemahkan bahasa-bahasa dari Arab, India, Parsi sehingga semakin matang menjadi sastra yang tinggi. Hal itu pertama kali terjadi pada masa Hamzah Fansyuri," kata Rendra seperti dikutip Mustika.

Hamzah Fansyuri adalah ahli tasawuf dan sastrawan asal Singkil, Aceh pada abad 16, ia merupakan tokoh penting dalam kerajaan Aceh. Ia memanfaatkan bahasa Melayu sebagai media penulisan sastra. Salah satu sajaknya yang terkenal adalah Syair Perahu yang mengibaratkan tubuh manusia sebagai perahu dalam samudera kehidupan.

Aceh dan Rendra

Kedekatan Rendra dengan Aceh punya ikatan yang kuat. Dialah satu-satunya dramawan yang diundang mementaskan tetaer di halaman Masjid Raya Banda Aceh. Rendra pula yang menulis syair “Universita Syiah Kuala, Guru Kami” yang digubah oleh musisi almarhum Muchtar Embut, menjadi hymne Unsyiah.

Rendra juga memperoleh penghargaan “Anugerah Budaya” bersama-sama dengan budayawan dan tokoh adat Aceh lain pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) IV 2004 silam. Bersama “Presiden Penyair Indonesia” Sutardji Calzoum Bachri, Rendra juga membacakan puisinya di pentas utama Taman Ratu Safiatuddin.

Bukan sebatas itu, sejumlah puisi dengan tema Aceh pernah lahir dari tangan Rendra. Balada Tjut Nyak Dhien, puisi yang mengisahkan tentang pejuang Aceh Tjut Nyak Dhien ditulis pada 10 Juli 1963. Justru ketika Rendra belum pernah menginjakkan kaki di Aceh.

Gorenan penanya juga terpahat di prasasti di DPR Aceh. Puisinya tentang Universitas Syiah Kuala yang berjudul “Universitas Syiah Kuala, Guru Kami,” mendapat tempat di hati para akademisi kampus itu.

Puisi yang dicipta Rendra 1 Juli 1970, kemudian digubah oleh komponis Mochtar Embut menjadi Hymne Universitas Syiah Kuala yang dinyanyikan setiap upacara-upacara kampus.

"Dia budayawan yang tak hanya dikenal luas di nasional, internasional. Dia punya hubungan khusus dengan Unsyiah, pencipta hymne yang selalu di bacakan," ungkap Rektor Unsyiah, Prof Dr Darni M.Daud, MA kepada Waspada baru-baru ini.

Katanya, subtansi hymne yang diciptakan Rendra sungguh luar biasa. Menurut Darni, dari kacamatanya, Rendra menginginkan kita menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi, dan mensejahterakan. "Kami akan meneruskan cita-cita itu, tidak hanya sekadar menyanyikan setiap Dies Natalies."

Menurut Darni, pihaknya merasa ada sesuatu kehilangan sangat mendalam yang amat sukar diungkapkan. "Dari sisi cita-cita, spirit dan semangat keluhurhan. Rendra mempunyai daya jangkau yang luar biasa. Tak berlebihan, ini merupakan kehilangan terbesar Unsyiah," ungkap dia.

Pun begitu, ada nuansa lain yang membekas dalam perasaan Rektor Unsyiah itu. Suasana penuh akrab masih membayang dalam ingatan Darni M. Daud. Kendati sudah lewat setahun silam, ucapan tulus pria yang dijuluki 'Burung Merak' ini dimemori Darni melekat erat.

"Pak rektor, kalau ada undangan ke sini dan beradu dengan yang lain, saya akan prioritaskan Unsyiah." Darni masih teringat pertemuan setahun silam. Dalam sebuah jamuan makan malam di kediaman resminya. Pertemuan itu masih dalam suasana Dies Natalies Unsyiah, Darussalam.

Sayangnya, pada Dies Natalis ke-48, pada 2 September lalu, jasad WS Rendra tak hadir lagi. Hanya karyanya yang mengalun "Universitas Syiah Kuala, Guru Kami..." Nyanyian itu akan dilakukan pada setiap acara resmi kampus Jantong Hate Rakyat Aceh.

Kliik...

Hikayat Meugang

Dalam setahun ada tiga kali uroe meugang dalam masyarakat Aceh. Tradisi ini menghapus rentang sosial antara si kaya dan si miskin. Semuanya berkumpul dalam bejana kekeluargaan.

* * *

PAGI itu matahari belum terik. Embun pun masih menggantung di ujung daun. Tapi Bahar, sejak fajar merekah sudah keluar rumah. Pada pagi Kamis 19 Agustus 2009 itu, warga Desa Gla Meunasah Baro, Aceh Besar ini bergegas menuju pasar daging. Membeli daging meugang, tujuan di kepalanya.

Bahar berada pojok Peunayong, Banda Aceh yang seketika ramai. Hari-hari biasanya tidak segaduh dua hari sebelum tibanya bulan Ramadhan, 21 Agustus lalu. Keramaian itu dipicu oleh kehadiran penjual daging kagetan. Begitu pula tahun-tahun sebelumnya.

Peunayong, bukan satu-satu lokasi penjualan daging meugang. Hampir setiap sudut pasar di Banda Aceh serta seluruh Aceh berdiri pasar kaget semacam ini. Kalau meugang, para pedagang bukan hanya berjualan di pasar daging saja.

Di tempat-tempat umum atau bahkan pinggir jalan akan dipadati dengan penjual daging meugang musiman. Umumnya mereka hanya berjualan khusus pada hari meugang saja.

Untuk tahun ini masih ada dua kali lagi meugang, yakni sehari sebelum Idul Fitri 1430 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada 19 September dan 26 November mendatang, menyambut Hari Raya Idul Adha.

"Banyaknya penjual daging seperti ini khusus pada hari meugang saja," ujarnya. Hari makmeugang atau uroe meugang adalah hari penyembelihan hewan yang sudah mengakar dalam tradisi klasik masyarakat Aceh. Ini berlaku turun temurun.

Secara harfiah meugang bisa diartikan membeli daging menjelang puasa dan menyambut hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Dalam satu tahun tiga kali ritual meugang dilakukan masyarakat Tanah Rencong. Masyarakat berbondong-bondong turun ke pasar untuk membeli daging sapi atau kerbau.

Tak sanggup beli daging, biasa menggantikannya dengan memotong ayam atau bebek. Yang jelas ritual meugang harus dirayakan. Singkat kata, tradisi makan daging yang sudah diwariskan turun temurun tetap terlaksana.

Tapi, dalam empat tahun terakhir, meugang di Aceh terasa memberatkan isi kantong, terutama mereka yang isi dompetnya tipis. Pasalnya, harga daging di daerah itu tergolong paling mahal sejagat. "Harganya antara Rp80 ribu sampai Rp100 ribu, bahkan ada Rp120 ribu," sambung Bahar lagi.

Cut Dek (50), pedagang di pasar hewan Ulee Kareng, mengaku mahalnya harga daging bukan keinginan mereka. "Harga beli kerbau mahal, jadi harga daging dengan sendirinya mahal juga. Kalau tidak untungnya sedikit," celoteh pria setengah abad itu.

Begitu pun, tingginya harga daging tidak menyurutkan semangat masyarakat Aceh menjalankan tradisi meugang menjelang ramadhan. Salah satunya Bahar. Dia ayah empat putra-putri. Kerjanya serabutan. Terkadang dia menarik becak. Pada kesempatan lain menjual durian.

Di tengah situasi ekonomi nan sulit, ditambah harga daging yang selangit, terkadang dianggap sebagai beban bagi kaum pria yang berstatus kepala keluarga. Sebab, pulang ke rumah tanpa menenteng sumber protein itu terasa ada yang kurang.

Apalagi jika sampai anak istri cuma bisa menghirup aroma rendang yang berhembus dari balik pagar tetangga. "Biar pun sedikit tak masalah, yang penting gurihnya terasa," tukas Bahar tersenyum getir. "Walau pun tak cukup duit tetap saya beli, ngutang pun tak masalah."

Terlepas dari kondisi pelik ini, para pria Aceh lain menimpali. "Rasanya tak afdhal pulang ke rumah pada hari meugang dengan tangan hampa. Biar tak banyak, sedikit pun tak masalah, yang penting daging itu harus terbeli," tambah Syamsuddin, warga Keutapang Banda Aceh.

Dia menambahkan, meski meugang bukan sebuah keharusan dari satu tradisi yang sudah ada turun temurun, namun membeli daging pada hari tersebut juga punya 'seni' tersendiri.

"Auranya sangat berbeda ketika membeli daging pada hari-hari lainnya. Sulit saya ungkap dengan kata-kata, karena ini bicara batin," tukasnya.

Sayang, Syamsuddin seperti tak kuasa menjelaskan, 'seni' yang dia maksud. Pun begitu, dia juga melihat meugang itu melambangkan sebuah sikap tanggung jawab kaum Adam yang sudah berkeluarga guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Karena itu, meski Bahar dan Syamsuddin dengan pendapatan pas-pasan, akan tetap berusaha membeli daging. "Tentu dengan cara halal. Kita cari rezeki jauh-jauh hari sebelum meugang, kita kumpulkan dulu duitnya," ungkap dia.

Bagaimana dengan nasib fakir miskin?

Sejarawan Aceh, Ridwan Azwad menyebutkan, filsafah meugang bukan hanya sekadar beli daging saja. "Sebenarnya, meugang itu lebih besar nuansa kekeluargaannya," sebut Sekretaris Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) itu.

Rasa kekeluargaan yang dimaksud bisa dilihat sikap para warga. "Pada hari itu (meugang-red) biasa orang-orang kaya akan mengundang anak yatim dan fakir miskin untuk makan bersama. Kenduri seperti ini sekarang mulai berkurang," sesalnya.

Kata Azwad, kenduri itu bukan hanya sebatas makan-makan saja. Dalam masyarakat kampung, dulunya juga hidup kearifan lokal yang bernama Meublem. Ini semacam 'kenduri' daging bagi warga miskin. Untuk menangani fakir miskin tak mampu membeli daging meugang, kepala desanya yang turun tangan.

Menurut dia, dalam kehidupan sosial itu, masyarakat Aceh punya sebuah solusi untuk mengatasi mahalnya harga daging pada uroe meugang. Namanya sie meuripe (daging yang dibeli secara angsuran). "Untuk membayar angsuran tak mesti dengan uang, bisa juga dengan padi pada saat panen," jelasnya.

Drs Aslam Nur, MA, dosen IAIN Ar-Raniry dalam bukunya "Ramadhan Dalam Persepsi Masyarakat Aceh" menulis tradisi sie meuripe merupakan refleksi sosial masyarakat Aceh di mana interaksi dan solidaritas antar anggota masyarakat masih kuat terjalin dengan baik.

Kata pakar antropologi budaya lulusan Australian National University, Carberra, Australia ini, eksistensi uroe meugang yang begitu kental dalam kultur masyarakat Aceh memberikan kesempatan kepada penduduk golongan ekonomi lemah untuk dapat merasakan nikmatnya daging setidaknya sekala dalam setahun.

Lazimnya, sebut Aslam, orang miskin hanya berkesempatan menikmati makan daging pada saat menghadiri kenduri, baik pada kenduri perkawinan atau pun kenduri orang mati. "Karena kentalnya tradisi ini, dalam sistem budaya Aceh, maka jauh-jauh hari setiap kepala keluarga sudah menyiapkan uang ekstra untuk meugang itu," sebut dia.

* * *

KETUA Majelis Adat Aceh, Badruzzaman Ismail menjelaskan meugang atau makmeugang sudah menjadi tradisi masyarakat Aceh menyembut bulan suci Ramadhan. Katanya, selain jelang puasa, meugang juga dilakukan sebelum hari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

"Selain sebagai sebuah tradisi, meugang juga sebagai wujud syukur masyarakat Aceh terhadap Ilahi," ungkap dosen IAIN Ar-Raniry Banda Aceh itu.

Tradisi ini telah muncul bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Aceh, yaitu sekitar abad ke-14 M. Sesuai anjuran agama Islam, datangnya bulan Ramadhan sebaiknya disambut secara meriah, begitu juga dengan dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Katanya, jika pada hari-hari biasa masyarakat Aceh terbiasa menikmati makanan dari sungai maupun laut, maka menyambut hari istimewa itu (hari meugang), masyarakat Aceh merasa daging sapi atau lembulah yang terbaik untuk dihidangkan.

Zaman dahulu, sebut tokoh adat ini, pada hari Meugang, para pembesar kerajaan dan orang-orang kaya membagikan daging sapi kepada fakir miskin. "Hal ini merupakan salah satu cara memberikan sedekah dan membagi kenikmatan kepada masyarakat dari kalangan yang tidak mampu," kata Badruzzaman.

Sejumlah literatur menyebutkan, dalam masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam, hari meugang dirayakan di Keraton Darud Dunia dengan dihadiri oleh sultan, para menteri dan pembesar kerajaan, serta alim ulama. Hari meugang ini biasanya jatuh pada tanggal 29 atau 30 Sya‘ban (dua hari atau sehari menjelang bulan Ramadhan).

Menjelang upacara tersebut, Syahbandar Seri Rama Setia biasanya akan memberikan hadiah berupa pakaian yang akan dipakai sultan dalam upacara itu. Selain itu, Syahbandar Seri Rama Setia juga akan menyediakan karangan-karangan bunga yang ditempatkan di makam para sultan. Gambaran mengenai kemeriahan tradisi tersebut juga dipaparkan oleh Lombard (2007: 204—205).

Sementara almarhum Ali Hasjmy, mantan Gubernur Aceh dalam sejumlah karyanya juga menjelaskan bahwa pada hari itu, sultan juga memerintahkan kepada Imam Balai Baitul Fakir/Miskin (yaitu lembaga yang bertugas menyantuni kaum dhuafa dan yatim piatu) untuk membagikan daging, pakaian, dan beras kepada fakir miskin, orang lumpuh, dan para janda.

Katanya, biaya untuk penyantunan fakir miskin pada hari meugang ini ditanggung oleh Bendahara Balai Silatur Rahim, yaitu lembaga yang berfungsi mengatur hubungan persaudaraan antar-warga negara dan antar-manusia yang berdiam dalam Kerajaan Aceh Darussalam.

Hingga kekuasan pemerintah kolonial Hindia Belanda, tradisi Meugang ini tetap dilaksanakan di Aceh. Bahkan Pemerintah Belanda mengambil kebijakan libur kerja pada hari meugang serta membagi-bagikan daging pada masyarakat (Hasjmy, 1983: 151).

Perayaan Meugang tidak hanya memiliki makna lahiriah sebagai perayaan menikmati daging sapi, melainkan juga memiliki beberapa dimensi nilai yang berpulang pada ajaran Islam dan adat istiadat masyarakat Aceh. Mereka yang melaksanakan tradisi Meugang di Aceh memang mengenal sebuah pepatah yang sudah cukup lama hidup dalam kesadaran mereka, yaitu Si thon ta mita, si uroe ta pajoh (setahun kita mencari rezeki, sehari kita makan).

Pepatah ini cukup tepat untuk menggambarkan betapa hari meugang bagi masyarakat Aceh merupakan hari yang sangat penting, di mana kebahagiaan dapat diwujudkan dengan cara menikmati daging secara bersama-sama.

Soal rasa kekeluargaan ini diakui juga Jauhari, ibu rumah tangga warga Kampong Laksana. "Tradisi meugang adalah kegiatan kekeluargaan. Makanya sangat kental sekali dengan kekeluargaan, dari jaman dulu turun-temurun," ungkapnya.

Pada hari itu, cerita wanita berkulit putih ini, semua keluarga dekat berkumpul di rumah orangtua sambil menikmati masakan daging yang disediakan. Begitu pula dengan anak cucu tetap menyisihkan waktu untuk pulang ke rumah orangtua atau mertua di hari meugang seperti ini.

Biasanya, orangtua atau mertua sudah menyiapkan beberapa kilogram daging menunggu pulangnya anak, cucu dan saudara dekat lainnya. Kebiasaan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana silaturrahmi dan pertemuan saling memaafkan menjelang pelaksanaan ibadah puasa.

Mengenai asal muasal meugang, Amir Hamzah, budayawan Aceh mengatakan tradisi ini dulunya dikenal dengan nama makmeugang. Gang dalam bahasa Aceh berarti pasar, di mana di dalamnya terdapat para penjual daging yang digantung di bawah bambu.

Pada hari-hari biasa, tak banyak masyarakat umum yang mendatangi pasar itu. Namun, pada hari-hari tertentu, yaitu menjelang bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, masyarakat akan ramai mendatangi pasar, sehingga ada istilah makmu that gang nyan (makmur sekali pasar itu).

Lalu, entah bagaimana lidah terkilir sehingga istilah itu menjadi makmeugang atau meugang.

Kliik...

Geunta Raya Untuk Warga Dunia

RASANYA tak salah jika Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyebutkan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) V ini berbeda. Kecuali dari unsur teknis dan nuansa yang membalutnya, tetapi ada aura lain yang mengamini komentar orang nomor satu di tanah rencong. Mau tahu?

Kemeriahan PKA V akan terasa ketika pertunjukan tarian massal tampil hari ini, 5 Agustus. Saat itulah di hadapan Kepala Negara tarian massal yang dibungkus dalam judul Geunta Raya akan tampil. Yang menarik dari tari ini adalah memperlihatkan keberagaman kesenian di Aceh.

Koreografer tarian massal Geunta Raya, Murtala kepada Waspada, Selasa (4/8) menjelaskan, tarian tersebut nantinya akan menampilkan 40 penari Saman, 160 pemusik Rapa’i Geleng, 14 penari Tari Guel dikolaborasikan dengan pembacaan puisi, 24 penari Seudati yang diperkuat Syeh Lah Geunta, serta 50 penari Tari Melayu.

Kata dia, pertunjukan itu juga menghadirkan orkestra Rapa’i Uroh serta 30 penari yang mengibarkan bendera negara-negara dunia. "Ini sebagai bentuk terima kasih kita kepada warga dunia atas bantuan, simpati dan empati mereka kepada Aceh selama ini," ujar pakar tari Aceh ini.

Murtala menjelaskan, Geunta Raya yang berarti gema yang besar itu ditanganinya bersama Kaka, juga seorang koreografer muda Aceh. Musik sendiri oleh Heri Sandy dkk. "Ini melukiskan kebangkitan seni dan budaya Aceh pasca konflik dan tsunami," urai alumnus STSI Padang Panjang ini.

Pria yang sedang menyelesaikan kuliah magister di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta itu menyebutkan Tarian Massal Geunta Raya ini dikemas dalam sebuah pertunjukkan berdurasi 20 menit. "PKA ini membuat berbeda dengan even sebelumnya. Karena PKA ini juga menjadi momen orang Aceh untuk berterima kasih kepada dunia," urai Murtala.

Dia menyebutkan untuk mendukung tarian tersebut, pihaknya melibatkan sejumlah sanggar yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Sanggar itu antara lain, Sanggar Cut Nyak Dhien, Buana, Nurul Alam, Chit Ka Geunta, Mahasiswa Aceh Barat Daya, Rampoe, Kepies Ijo, Keluarga Negeri Antara, Fakultas Hukum Unsyiah, Man Model, Cakra Mata dan mahasiswa FKIP Unsyiah.

PKA yang menghabiskan dana Rp4,5 miliar ini selain diikuti 23 kabupaten/kota, juga ikut dimeriahkan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Yogjakarta dan Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. PKA ini juga ikut dihadiri Malaysia, China, Korea Selatan, Austria, Jerman, Perancis, Italia, Turki dan Portugal.

Even budaya lima tahunan ini akan berlangsung dari 2-11 Agustus nanti. Baru pada 5 Agustus besok, Presiden SBY akan membukanya di Stadion H Dimurthala, Lampineung. Kegiatan budaya yang dipertontonkan antara lain atraksi seni tradisional, permainan rakyat, gebyar seni, seminar budaya dan lain-lain.

Kliik...

‘Mugee’ Proyek

ADA kabar bagus yang berhembus dari Komite Pariwisata Kadin Aceh (baca: Serambi Indonesia, Senin (4/5). Semoga saja kabar itu, bukan semacam ’bayang’ yang berkelebat. Tapi hendaknya benar-benar menjadi ’rahmat’ bagi kemajuan pariwisata kita.

Jujur saja, membaca berita itu, saya seperti terbangun dari mimpi yang berbuah kabar manis, meski belum tentu semanis manggis. Tapi paling tidak, itu menjadi wahana untuk mengharumkan bunga wisata Aceh, agar dijamah ‘kumbang’ pengusaha.

Memang, bukan cerita baru, jika kita mendengar wisata Aceh tak terawat. Tapi, di sini saya tak berkompeten memvonis siapa salah dan siapa paling benar atas kondisi itu. Kalau kita mau jujur, tentu saja semua kita salah. Meski kadar kesalahan itu berbeda-beda, menurut posisi kita di mana.

Ambil saja contoh, kesan negatif dunia wisata di Aceh. Kesan miring itu, terasa sudah mengakar sejak puluhan tahun. Mengikis hal seperti itulah sebenarnya, yang menjadi tugas kita bersama. Bagaimana saling bahu membahu membantu menurut kadar kemampuan masing-masing.

Kalau kita sanggupnya cuma merajut anyaman bambu sebagai kerajinan tangan, yang bakal dijadikan kenang-kenang para turis, tentu tidak usah berharap merakit kapal pesiar untuk wisatawan. Kalau kita lebih mampu berbicara dari mulut ke mulut, kenapa meski harus pakai corong.

Lalu, jika kita memang cuma mampu menyewakan labi-labi (mobil penumpang sejenis sudako), tentu jangan berangan dulu punya taxi merek mercy. Biarlah yang seperti itu menjadi bagian orang lain yang depositonya tebal. Begitu pula dengan pemerintah. Jika visi membangun wisata tak berubah, mari sama-sama kita cemeti, biar mereka tidak sekadar menunggu komisi.

Apalagi jika sampai kita menangkap kesan, eksekutif juga sarat dengan ’kebingungan’ dalam mengelola lumbung uang ini. Mereka sibuk sendiri, seperti ureung mumang, tidak tahu harus memulai dari mana mengelola potensi wisata yang merata di segala pelosok nanggroe.

Potensi wisata itu sebenarnya sangat lengkap, bahkan dari yang tak ada di negeri lain, tapi ada di negeri Aceh. Saya pikir tak perlu banyak bukti. Namun kita bisa melihat sendiri, seperti wisata pantai yang alami, bahari, spiritual, wisata gerilya, tsunami, sampai ada yang dinamai wisata Islami. Meski yang Islami itu sendiri juga kadung tak jelas.

Dari sederetan objek wisata itu, tentu ada yang amat potensial. Ambi saja contoh, wisata tsunami dan wisata gerilya. Kedua jenis wisata ini nyaris tak dipunyai daerah lain. Tapi anda saksikan sendiri, bagaimana nasibnya? Tak ada seorang pengusaha Aceh pun yang berani melirik sektor ini. Kalau ada itu pun bisa dihitung dengan jari.

Kenapa bisa seperti itu? Saya yakin, kunci jawabannya, sudah sama-sama kita pahami. Selain butuh modal besar, juga untungnya lama kembali, untuk tidak mengatakan telat balik modal atau lama dapat untung. Mungkin, istilah ekonominya Break Even Point yang tak semudah membalik kain di jemuran.

Jika mereka inves di sektor ini, sudah pasti, modalnya tak bisa ditarik lagi semudah kita menekan remote tivi. Praktis, risiko-risiko itu tentu sudah lebih duluan dikalkulasi. Pada sisi lain, promosi dan sosialisasi juga menjadi momok tersendiri yang membuat potensi wisata Aceh seperti mati.

Mungkin atas dasar itulah, sehingga ada pengusaha kita lebih senang membuka ‘keude klep’ ban sigom kota, ketimbang mengelola banyak objek wisata. Faktornya, ya itu tadi: ingin instan, minus risiko, bagaimana uang seribu, bisa dengan sekejab menjadi sepuluh ribu.

Padahal, kita tahu dua komponen —pemerintah dan pengusaha— ini memegang kendali untuk maju atau tersungkurnya nasib wisata kita. Kalau toh, kita mengeksplor habis potensi wisata Aceh itu, setidaknya tidak hanya sebatas mengkilat di kertas saja. Tapi coba implementasikan segera. Ini kesempatan, sebelum terlambat. Jika kita mau, tentu tak ada kata telat.
Saudagar Proyek
Jika pemerintah tidak cukup ’bernyali’ dalam mengelolanya, kenapa tidak pengusahanya yang ikut nimbrung? Rangkul saudagar. Sudah pasti, permudahlah regulasi. Ini menjadi kewajiban pemerintah. Dengan regulasi yang ’ringan’ tentu bisa memudahkan para pemilik modal untuk investasi di sektor ini.

Kelihatannya, itu pun tidak kuasa menggoda para pengusaha Aceh —yang dulunya lebih dikenal dengan sebutan “syedaga” atau saudagar—untuk ambil bagian. Ini bisa kita lihat, menjelang lima tahun, usai bencana tsunami. Banyak objek wisata yang belum berdenyut. Perkara yang melilitnya juga amat kompleks, bukan saja budaya masyarakat kita, tapi juga pada cara pikir pelaku wisata itu sendiri.

Memang sih, ’berniaga’ di sektor wisata tak menggoda dibandingkan dengan jasa kontruksi. Sehingga, banyak saudagar Aceh lebih memilih yang cespleg, gampang dan cepat mendapat laba bin untung.

Fenomena itu, begitu marak sepuluh tahun belakangan. Makanya tak mengherankan jika saudagar yang kini akrab dipanggil dengan sebutan kontraktor, muncul dibanyak kantor. Menunggu turun tender banyak proyek pemerintah. Jauh berbeda dengan gaya ’kontraktor’ masa lalu yang turun ke kampung-kampung mengutip hasil bumi dengan praktik muge.

Katanya, dulu tradisi muge sudah berkembang amat pesat. Tak sebatas hasil bumi saja. Tetapi sudah merembes ke industri dan perkebunan. Dalam kondisi terkini, prinsip muge itu tak lagi menarik untuk dilakoni, terutama dengan pola masuk lorong ke luar lorong.

Barlian AW seorang budayawan kita, dalam media ini pada 21 Juni 2007 sudah mengulas secara lugas tentang saudagar dalam tulisannya berjudul “Spirit Muge Dalam Peradaban Aceh”. Artikel itu diturunkannya dalam rangka Menyongsong Kongres Saudagar Aceh Serantau, ketika itu.

Menyentil lagi tulisan tersebut, praktis Aceh saat ini amat membutuhkan mereka (baca: syedaga). Terutama para saudagar yang bisa memanfaatkan potensi alam Aceh, baik itu hasil bumi maupun yang lainnya seperti mengolah alam Aceh menjadi objek wisata menarik yang bisa memasok devisa dan membuka peluang kerja.

Yang kita dapati sekarang memang, banyak para ’muge’ berwara-wiri di berbagai intansi. Mereka menanti kucuran proyek-proyek konstruksi, setelah mendapatkan yang dingini, lalu disodor (disubkan) kepihak lain dengan imbas berharap komisi saja. Lebih sedih lagi, ’profesi’ ini terkadang hanya bermodalkan sebuah nama perusahaan.

Maaf, mungkin anda merasa agak kasar membacanya—yang terlihat justru memberi kesan seperti para tengkulak yang melakukan praktik ’muge’ dengan cara baru. Cukup punya saham pada sebuah perusahaan, lalu mengikuti tender, lantas, pihak ketiga yang melakoni kerja itu. Si ’muge’ tadi tentu cukup menanti fee.

Proses pola mensub-kan kerja ke pihak lain bukan cerita baru. Kabarnya, praktik semacam ini acapkali didapati selama proses rekonstruksi. Akibatnya bisa kita lihat sendiri, kualitas bangunan yang dibangun alakadar. Karena anggaran yang sejatinya besar, kemudian mengucur lebih kecil gara-gara melewati banyak tangan.

Sejatinya pengusaha, kontraktor, saudagar itu bisa mandiri. Dia harus mempunyai jiwa entrepreneurship (kewirausahaan) yang memiliki arti luas. Sayangnya, seseorang yang punya kecakapan tinggi dalam melakukan perubahan, memiliki karakteristik yang hanya ditemukan sangat sedikit dalam sebuah populasi.

Dengan potensi alam seperti yang sudah kita sitir di atas tadi, hendaknya para saudagar di Aceh, lebih membumi. Bukan hanya main ’muge’ dengan proyek-proyek konstruksi, yang terkadang tak banyak memberi manfaat ke masyarakat.

Memang masing-masing punya hak asasi memilih profesi. Tetapi, ketika gara-gara proyek yang dikerjakan asal jadi, rakyat pula yang menerima imbasnya. Apalagi proyek-proyek itu juga didanai uang isi kantong rakyat, bukan milik pejabat.

Ketika ini tercederai, saya, anda dan semuanya, punya hak untuk tidak diam saja. Setuju?

Kliik...

Gampong Global

MENYUSURI Kota Banda Aceh akhir-akhir ini, kita bagai sedang menikmati secangkir sanger di pojok Ulee Kareng. Lamban tapi pasti, pembenahan kota mulai terasa. ‘Kota Tsunami’ yang dulu meuleuhob (berlumpur), kini sedikit teratur. Terutama di beberapa ruas.

Makanya, tak mengherankan jika usai dihayak gelombang maut empat tahun silam, kini sudah terlihat ‘jernih’, meski ada kekumuhan yang tak mengenakkan. Memang, kesannya, seakan persoalan itu klasik. Tapi jangan sampai membuat kita terus asyik.

Bila memori kita putar sebentar keempat abad silam, kota tua yang dibelah Krueng Aceh itu, tidak seperti ini. Sudah pasti. Apalagi saat para saudagar belahan dunia berniaga rempah-rempah ke Kerajaan Aceh. Kabarnya, kekosmopolitanannya sangat kentara. Pasalnya, para pedagang yang singgah dari berbagai negara itulah yang membuat pelabuhan laut sibuk.

Menurut Karel Frederik Hendrik van Langen dalam buku ”Inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat” yang ditulis sekitar tahun 1886 disebutkan, pada masa Kerajaan Aceh berbagai bangsa di dunia, berniaga ke wilayah tersebut.

Pada buku yang dalam bahasa Indonesianya berarti, “Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan” K.F.H van Langen menyebutkan orang Arab, Benggali, Melaya dan Jawa, masuk ke Aceh dalam berbagai urusan.

Kabarnya, ketika kesultanan masih bertahta, Aceh sudah tergolong sebuah kawasan kosmopolit. Ini terbukti dengan banyaknya masuk bangsa-bangsa di dunia ke Aceh, seperti disebutkan pejabat sipil Belanda yang berkuasa di Kutaraja saat itu.
Gampong Global

Ini artinya, sejak zaman dulu, Kutaraja, kini Banda Aceh sudah aktif dalam pergaulan internasional. Jejak sejarah lain yang masih tersisa juga sudah membumi di Aceh. Simak saja gampong-gampung Aceh seperti Lamno, Bitai, Peulanggahan, Jurong Kleng, Gigieng serta Eumperom dan lainnya.

Bukan cuma itu, di kota kerajaan ini banyak juga kita jumpai komunitas berbagai bangsa, seperti kampung Cina, Portugis, Gujarat, Arab, Pegu, Benggali dan Eropah lainnya. Ketika itu, wilayah di bibir laut ini, benar-benar sebuah kota kosmopolitan yang berkarakter internasional.

Denys Lombard dalam buku ’Kerajaan Aceh’ menulis, pada masa itu orang Aceh juga telah menguasai pembuatan dan pengecoran meriam. Orang Aceh juga mendapatkan ilmu pembuatan meriam ini dari orang Tionghoa.

Dari fakta itulah, kita bisa menerka, Aceh juga menjadi tempat transit atau bertemu dan bercampurnya berbagai bangsa yang ikut membentuk identitas orang Aceh kekinian. Dengan pengaruh itulah, hidup sifat keterbukaan terhadap dunia luar, kosmopolitan, ragam etnis, toleran serta terbuka dengan anasir baru.

Kehadiran ’kembali’ multibangsa di dunia ke tanoh Aceh, bagai ingin menonjolkan reinkarnasi cerita kosmopolitan masa silam. Kendati, mereka datang bukan berniaga, tapi lebih pada upaya sosial menyapu air mata kita yang memburai usai diaduk gempa dan tsunami.

Seusai bencana itu, Aceh seakan kembali ke zaman kosmopolit, di mana banyak bangsa dan ras bekerja dengan tentram. Modal pasca rehab-rekon juga memungkinkan kita untuk membuka kembali buku tamu agar banyak catatan dari para pendatang.

Kini, fasilitasnya sudah tersedia. Salah satu, hadirnya Bandara internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang di Aceh Besar. Bandara SIM juga memberi makna tersendiri. Bandara yang menghabiskan anggaran Rp330 miliar, memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter. Lebar apron dari 23.424 meter persegi menjadi 69.591 meter persegi. Begitu juga dengan sejumlah pelabuhan laut bertaraf internasional.

Bukan cuma sekadar bandara, sarana lain juga tak kalah baiknya, ada pelabuhan laut, prasarana darat yang mulai membaik. Dengan kondisi bandara seperti itu, optimis akan mampu menggiring Aceh lebih maju.

Tapi, semua itu tergantung kita. Mau atau tidak, kita maju bersama warga dunia. Tentu saja ketika kita punya modal yang kuat berupa fasilitas yang memadai, bukan tak mungkin itu akan membawa Banda Aceh menjadi ’gampong’ global.

Kenapa gampong? Kesannya mungkin melecehkan. Tak berlebihan rasanya, jika saya melakabkan itu. Saya melihat ada ’kecelakaan budaya’ yang nyaris mendarah daging di nanggroe kita. Ya, di kota kita ini. Kita sebagai bagian dari warga dunia, sepertinya tidak siap untuk menuju ke sana.

Tak perlu mengulas perkara yang muluk-muluk, misalnya dari sisi pelayanan publik yang maksimal bagi warganya, atau kinerja aparatur pemerintahan. Saya lebih melihat dari segi ketertiban saja. Aturan dibuat untuk dilanggar. Apakah salah pembuat aturan atau warganya yang miskin kesadaran?

Berwajah Desa

Lihat saja begitu kota ditata dengan pola yang sedikit mengglobal, tapi kita malah menemukan nuansa gampong di sekitarnya. Sejatinya, meski tinggal di gampong, kesan rapi, asri, dan bersih tetap terpelihara. Jangan karena alasan tinggal di pelosok, lantas membuat kita hidup jorok.

Atas dasar itulah, jujur saja, saya risau melihat bangunan-bangunan megah bin mewah yang akhir-akhir ini terpacak. Kerisauan itu rasanya cukup beralasan. Ketika kita mendapati banyak kekumuhan dan kekampungan yang tak elok di mata. Jadi tak salah, jika ada yang mengatakan gampong ini bak ’kota berwajah desa’.

Kekumuhan terjadi di mana-mana. Sementara pada sisi lain, penguasanya ingin memoles kota dengan gaya moderen (baca: global). Namun, pada tempo yang lain tak menyiapkan warganya untuk siap menerima perubahan itu. Bisa dilihat dengan minimnya sosialisasi ke masyarakat.

Kekumuhan itulah yang seharusnya segera diberantas pemerintah kota. Apalagi nyaris setiap ruas jalan selalu ditimpangi dengan kios-kios kecil yang bukan saja merusak ’suasana’, tapi paling tidak teratur. Bisa sesuka mereka saja. Sehingga memberi kesan kota ini tanpa aturan.

Keberadaan kios ini, terkadang memang membawa manfaat bagi rakyat kecil. Tapi pada sisi lain, pemerintah menertibkan mereka, agar idak serampangan memasang dan berjualan, apalagi sampai memakan lahan parkir. Ini pula yang ‘merusak’ pemandangan kota yang sedang berbenah ini.

Kondisi ini bisa kita saksikan sepanjang ruas jalan di Banda Aceh. Kesannya, jika tanpa kios kayaknya bukan Kutaraja eh Banda Aceh namanya. Tapi syukur, belakangan pemerintah kota sudah mulai menindak tegas prilaku ini. Semoga tindakan tegas ini kontinue dan tanpa pandang bulu.

Begitu pula dengan ulah para pedagang buah, yang memacak mobil seenaknya di ruas jalan-alan protokol. Mereka bukan cuma menyerobot lahan parkir, juga menambah beban para petugas kebersihan. Kalau bersih, rapi, teratur, tidak amburadul mungkin masih bisa kita amini dalam batas toleransi.

Tapi, yang terjadi malah sebaliknya. Selain mereka seenaknya saja, juga kurang peduli dengan kebersihkan. Tapi belakangan ini, kayaknya Walikota sukses menggeser itu dari pusat-pusat strategis. Ini mungkin langkah berat, tapi daripada memberi kesan miris, itu pilihan paling akhir.

Selesai itu, muncul pula problem lain yang tak kalah pusingnya. Itu tak lain dengan munculnya, puluhan tenda di setiap ruas jalan. Tenda pulsa ini, pada satu sisi upaya membantu sebagian mereka mencari income sampingan. Pada sisi lain, mereka juga terkadang, ’berkemah’ sembarangan. Asalkan sedikit lapang, langsung main pasang, tanpa menghiraukan sempit atau menganggu tidak orang lain.

Terkadang, sialnya lagi, tenda-tenda itu ditumpuk begitu saja di atas median jalan, sampai-sampai rumput pun tak ada ruang buat bernafas. Memang, itu semacam simalakama bagi siapa saja yang menjadi walikota. Bagaimana tidak, pada saat lapangan kerja sempit, warga tak punya pilihan lain, kecuali berdagang dan berdagang.

Kliik...

Aceh Memilih Siapa..?

KETIKA tahapan kampanye kelar, tinggal rakyat yang menyisakan bimbang. Bagaimana tidak, mereka harus bisa menentukan pilihan di antara kepungan partai. Khusus bagi Aceh, persoalan pilihan ini makin sulit, pilih partai nasional atau mencontreng partai lokal?

Ternyata ragu itu ikut menyatu dengan Rahmad. Dia bersandar dengan gundah di dalam bus yang membawa tubuhnya. Pagi itu, pria hitam manis ini berniat kembali ke Banda Aceh. Dia mengaku pulang dari Medan, Sumatera Utara mengunjungi keluarganya.

Katanya, dia amat menikmati perjalanannya kali ini. Tak jelas kenapa. Rahmad hanya mengaku gembira saja menengok 'pameran' foto sepanjang jalan. Poster-poster itu menghiasi beragam tempat, mulai dari tiang listrik, batang pohon sampai koridor jalan. "Saya belum tahu harus pilih siapa," gumamnya.

Sebelum kampanye berakhir poster dan baliho dalam beragam ukuran memang bertebaran. Para pemilik poster adalah calon-calon anggota legislatif. Ini bagian dari promosi diri sebelum dicontreng rakyat menjadi wakilnya di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Kini, semua poster itu hilang, tatkala masa tenang mampir.

Khusus untuk Aceh, semaraknya Pemilu 2009 lebih terasa. Pasalnya, kecuali diikuti oleh 43 Partai, yang terdiri dari 37 Partai Nasional (minus Partai Persatuan Indonesia Baru), juga ada enam Partai Lokal. Parlok yang dimaksud adalah--sesuai nomor urut--, Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA).

Keterlibatan partai lokal di Aceh dalam pemilu kali ini adalah amanat dari perdamaian yang telah lahir di Aceh, 15 Agustus 2005 silam. Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, juga mengatur tentang keberadaan partai lokal tersebut.

Politisi kawakan yang mendirikan Partai Bersatu Aceh, Ahmad Farhan Hamid mengatakan, kehadiran Parlok tak perlu ditakuti. "Partai politik lokal di Aceh adalah sejarah baru sistem politik Indonesia setelah lebih dari 50 tahun lalu," ujarnya.

Katanya, dalam kerjanya, kedua motor demokrasi itu bisa berbagi peran. Menurut anggota DPR-RI dari Partai Amanat Nasional itu, partai politik nasional bisa menjaga kepentingan Aceh, khususnya di tingkat nasional, sementara partai politik lokal selain menjaga dan melestarikan nilai, karakter dan ciri lokal dalam kebijakan pemerintahan, juga menjaga kepentingan nasional di Aceh.

Apa yang diungkapkan ahli farmasi itu, tentu beda yang dimengerti Rahmad. Bagi pria kelahiran Lamlo, Kec Sakti, Kab Pidie itui, banyak partai makin membuat dia bimbang alias ragu. "Bukan ragu untuk mencontreng. Saya bingung menentukan pilihan, siapa yang harus kita pilih. Sebagai orang Aceh, tentu kita harus pilih parlok," tutur dia.

Kebingungan Rahmad, bukan semata-mata karena ada parnas atau parlok. Yang membingungkan dia, tak lain banyak kerabat dekat, sanak famili yang menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 ini. "Kawom saya semua ada yang menjadi caleg," sambungnya dalam bahasa Aceh.

Kawom bisa diartikankan kaum kerabat. Secara singkat dapat dijelaskan, kekerabatan dalam masyarakat di Aceh yang masih punya hubungan persaudaraan dan juga ikatan emosional. "Mereka semua menjadi caleg, jadi pasti saya harus memilih salah satunya," sebut dia.

Kebimbangan itu juga dirasakan Basyirun, seorang tukang parkir di ibukota Provinsi Aceh. "Soe teuma tapilih, -siapa memangnya yang harus kita pilih," tanya dia kepada saya karena ragu. Sebab, pada satu sisi dia ingin partai lokal yang menang di Aceh.

Keinginan agar partai lokal menang, bukan cuma harapan Basyirun saja. Hasil jajak pendapat Kompas beberapa waktu silam menyebutkan, dari survei terhadap 400 responden di 15 kabupaten kota di Aceh, sebanyak 44,82 persen menyatakan akan memilih partai lokal pada pemilihan caleg di tingkat daerah.

Sebaliknya, 22,54 persen lebih memilih partai nasional. Sedangkan pemilih ragu yang dengan kata lain bimbang ada 32,64 persen. "Saya sampai sekarang masih ragu, tapi belum tahu jika sudah berada dibilik suara, siapa yang teringat itu yang akan saya contreng," timpal Basyirun lagi.

"Kali ini kita harus beri kesempatan untuk caleg lain, syukur-syukur jika mampu menghadirkan perubahan," sambung Mahyuddin, seorang pengusaha binatu di Banda Aceh. Kata dia, sama seperti pada pemilu sebelumnya, kita pilih caleg parnas juga nasib rakyat tak berubah. "Kali ini kita coba saja orang kampung," ucap seraya terkekeh.

Diakuinya, meski belum ada jaminan para caleg 'produk' parlok bisa memberi garansi kesejahteraan kepada rakyat, namun masyarakat kadung berhasrat mencontreng orang lokal. "Paling tidak kita kasih kesempatan dulu kepada parlok untuk berbuat," sebut Husaini, seorang petani di Aceh Besar.

Memang harus diakui, seperti disebutkan, koran bertiras besar di Indonesia tadi, pertarungan kekuatan politik di Aceh lebih berwarna dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kemudian, boleh jadi antusiasme pemilih di Aceh akan terdongkrak oleh hadirnya partai lokal.

Antusiasme ini barangkali bisa dilihat dari bertambahnya jumlah pemilih di Aceh. Jika sebelumnya 3.003.222 pemilih tetap, belakangan KPU Pusat membuat revisi data ini lewat surat keputusan KPU Nomor 164/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Badan Pelaksana dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum tahun 2009 bagi anggota DPRD Provinsi.

Akibat keputusan tersebut, jumlah pemilih di Aceh bertambah sebanyak 6.743 orang, sehingga secara keseluruhan menjadi 3.009.965 orang. Tiga juta lebih pemilih itu akan mencontreng caleg dari parnas dan parlok di Aceh yang berjumlah 8.786 orang.

Mereka memperebutkan 645 kursi legislatif yang tersebar di 23 kabupaten kota, termasuk untuk tingkat provinsi atau DPRA, dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 10.271 tempat. Lantas, bagaimana hasilnya? Tunggu saja besok, Aceh memilih siapa, parlok atau parnas?

Kliik...

Yang Bertanding Membela Perempuan

RAIHAN DIANI terkenal jago orasi. Saat demontrasi semangatnya berapi-api. Suaranya lantang. Diani mantan aktivis mahasiswa. Setelah lama turun ke jalan, ia kini berangan-angan bisa berorasi di parlemen. Jalur yang ditempuh: bertanding dalam pemilu 9 April ini. Namanya sudah terdaftar sebagai calon legislator perempuan di DPR Aceh yang dimajukan oleh Partai Rakyat Aceh (PRA).

Partai lokal itu dibentuk berdasarkan amanat kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Selain PRA, ada lima lagi parlok yang bersaing dalam Pemilu 2009 ini, antara lain Partai Daulat Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Aceh, dan Partai Bersatu Aceh.

Selain harus bertanding dengan sesama parlok, di Aceh mereka juga harus bersaing dengan 37 Partai Nasional, minus Partai Persatuan Indonesia Baru. Karena, PPIB tidak memiliki pengurus di tanah rencong.

Tekad Diani merebut satu kursi di parlemen sudah bulat. Bekalnya pun cukup kuat. Ia juga sudah kenyang asam garam dalam membela kaum perempuan. Tak heran jika dia paham betul kendala yang bakal menjerat langkah. Jika kelak angannya membentur tembok, ia mengaku sudah siap.

"Siapa pun pemenangnya, perjuangan mempertahankan hak-hak perempuan harus ditegakkan," kata dia kepada saya saat menemuinya seusai diskusi publik "Memilih Calon Legislatif Perempuan untuk Perubahan", Selasa (31/3) di Banda Aceh.

Diskusi yang digelar Beujroh-- sebuah LSM Perempuan di Banda Aceh- itu juga menghadirkan enam caleg perempuan dari partai lokal. Mereka adalah Raihan Diani (PRA), Liza Fitri (Partai SIRA), Unsuri Imani (Partai Aceh), Ir Lismaini (PBA), Hj Yusniar (PDA), dan Siti Maisarah (PAAS).

Bicara peluang di parlemen, gadis berusia 27 tahun ini melihat peluang kaum hawa meraup kursi legislatif sangat terbuka. Apalagi setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak. "Karena itu, caleg perempuan harus gencar mempublikasikan diri dan misi yang diusung untuk mendulang kepercayaan rakyat," sebut Diani.

Guna menerobos itu, ia menyarankan agar caleg perempuan menggali ide brilian untuk melekatkan pelbagai program pendekatan kepada pemilih perempuan. Pasalnya, jumlah pemilih perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Ini bisa dilihat dari data pemilih yang dilansir Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Dari 3.003.222 pemilih tetap, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.491.321 dan pemilih perempuan 1.511.901.

Belakangan KPU Pusat membuat revisi data ini lewat surat keputusan KPU Nomor 164/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Badan Pelaksana dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum tahun 2009 bagi anggota DPRD Provinsi. Akibat keputusan tersebut, jumlah pemilih di Aceh bertambah sebanyak 6.743 orang. Dan secara keseluruhan berjumlah 3.009.965 orang.

Sayangnya, data tambahan ini tak merinci secara detail suara laki-laki dan perempuan. Pun, demikian, jika yang menjadi acuan data sebelum, jumlah pemilih perempuan tetap dominan di Aceh. Mengingat itu, Raihan dan para caleg lainnya tak segan-segan mengajak kaumnya untuk mencontreng mencontreng caleg perempuan pada pemilu 9 April ini.

“Persoalan diskriminasi kaum perempuan oleh laki-laki memang bukan perkara yang baru. (Karena itu) Marilah kita mencontreng caleg perempuan untuk menyuarakan perempuan. Suara kaum perempuan tak bisa diwakilkan,” ujar Diani.

Sampai kini, ia menilai, kaum perempuan masih saja dimarjinalkan dalam berbagai hal. "Untuk itu, perempuan harus bangkit dengan memilih kaumnya sendiri sebagai wakilnya dalam Pemilu yang tinggal beberapa hari lagi ini," tambahnya.

Posisi sebagai kaum marjinal itu seakan menjadi cemeti bagi kaum perempuan dalam pesta demokrasi nanti. Meski cukup banyak perempuan yang unjuk diri menjadi caleg pada pemilu kali ini, masyarakat mengharapkan agar jumlah itu bukan sekadar memenuhi kuota 30 persen.

"Di sinilah peran perempuan Aceh dalam menatap memperjuangkan aspirasinya. Tentu akan penuh tantangannya," timpal Marini, ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh kepada saya.

Katanya, perempuan harus memenangkan pertarungan, menandingi pesaing laki-laki dan bekompetisi di parlemen, "bukan untuk membicarakan suasana rumah tangga, suami atau tingkah laku anak," tukas mantan Koordinator Provinsi Aceh, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang juga caleg untuk DPR-RI itu.

Dia mengharapkan agar peran perempuan dalam merumuskan kebijakan mampu diimplementasikan di lapangan. "Ini harus menjadi realita, bahwa perempuan mampu berbuat, mampu berdebat, mampu menghasilkan kebijakan anggaran dan melaksanakan peraturan dan perencanaan dengan menjauhi segala bentuk korupsi dan kolusi oleh dirinya atau sang suami," jelasnya.

Perempuan harus mengambil kembali hak-haknya itu. Sebab, lanjut Marini, hak itu sudah digariskan dalam Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak tersebut juga sudah digariskan dalam Konstitusi Negara dengan tanpa mengkhususkan hak laki-laki dan perempuan dalam berbagai undang-undang.

Lantas seberapa besar kaum perempuan Aceh mengambil haknya itu dalam Pemilu kali ini?
Syarifah Rahmatillah, Direktur Eksekutif Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) sudah mengantongi data khusus caleg perempuan. "Ada 304 caleg perempuan dari 1.054 calon untuk DPR Aceh," ungkapnya.

Lebih rinci, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aceh ini menyebutkan, dari jumlah 304 caleg perempuan, ada 34 caleg yang berada di nomor urut 1. Lalu, 61 orang pada urutan 2, dan 74 orang pada urutan di bawahnya. "Dengan sistem suara terbanyak, mungkin saja peluang perempuan terpilih lebih terbuka," kata Syarifah.

Ketua Kelompok Kerja Pencalonan Anggota DPRA, DPRK, KIP Aceh, Yarwin Adi Dharma merinci lebih detail lagi, jumlah caleg perempuan di seantero Aceh. Jumlah caleg perempuan seluruh Aceh sebanyak 2.693 orang. Sedangkan laki-laki 6.093 orang. Dari jumlah 8.786 caleg ini, mereka memperebutkan 645 kursi legislatif yang tersebar di 23 kabupaten kota.

Sementara untuk DPR-RI dari 270 orang jumlah caleg, hanya 81 perempuan, sedangkan laki-laki 189 orang. Khusus untuk caleg DPRA atau DPRK, jika kampanye 'perempuan pilih perempuan' tentu akan lebih menjanjikan.

Namun, bagaimana kualitas para caleg perempuan itu?
Ada nada pesimis yang muncul soal ini. Paling tidak inilah yang dikeluhkan Ketua Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan, Azriana, dalam diskusi di Banda Aceh, Sabtu, 28 Maret lalu. "Mereka tidak semuanya mengerti dan jeli melihat masalah yang dihadapi oleh perempuan saat ini," ia berkomentar.

Jika para caleg perempuan tidak memahami masalah yang dihadapi oleh perempuan, lanjutnya, bagaimana mereka bisa membuat aturan terkait penanganan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Sebelum maju sebagai caleg, para kaum perempuan harus benar-benar memahami persoalan yang terjadi. Paling tidak, begitu duduk di DPR RI, DPRA atau DPRK, mereka bisa memperjuangkan nasib kaumnya.

“Ini belum lagi saat mereka juga harus memperjuangkan isu yang diusung oleh partai tempat mereka bernaung. Praktis sedikit demi sedikit mereka akan meninggalkan tujuan mereka sebenarnya. Apalagi jika mereka tak memiliki pemahaman dasar tentang nasib perempuan saat ini,” katanya.

Sri Walny Rahayu, ketua Pusat Study Gender Universitas Syiah Kuala, malah mengingatkan agar caleg perempuan mampu mencium berbagai isu. “Caleg perempuan seharusnya punya sense of issue, harus mengetahui masalah–masalah yang berkembang di masyarakat, karena hal tersebut mempengaruhi secara langsung atau tak langsung perempuan itu sendiri,” ujar aktivis Komnas Perempuan yang juga mengajar di Fakultas Hukum Unsyiah ini.

Ia memberi contoh kecil soal air bersih. Jika air bersih tidak diperhatikan, kata dia, itu akan berefek bagi rahim perempuan. Padahal air bersih memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan seringkali memicu timbulnya penyakit reproduksi seperti kanker rahim, keputihan dan lain sebagainya.

"Jika caleg perempuan tidak punya sensitifitas terhadap isu ini maka akan berefek negatif bagi perempuan sendiri," tegasnya.

Saifuddin Bantasyam ikut mengkritik para caleg perempuan ini. Menurut sosiolog dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini, iklan pada baliho, spanduk dan poster caleg perempuan tidak memiliki keunikan dan karakter yang mewakili suara perempuan. Padahal, jumlah alat-alat peraga para caleg ini sudah jelas kalah jauh dibanding caleg laki-laki.

"Isi pesan-pesan dalam berbagai media kampanye itu, caleg perempuan ternyata sama saja dengan laki-laki," komentarnya.

Tapi soal kualitas caleg, ia menilai sama saja. Caleg laki-laki juga belum tentu lebih baik dari caleg perempuan. Karena itu, dia setuju caleg perempuan harus mempersiapkan diri baik pada masa kampanye maupun jika terpilih nanti. Peluang untuk memperoleh kursi juga tak terlalu berbeda setelah terbit keputusan suara terbanyak.

"Jangan terlalu pusing dengan terhadap sistem itu. Lebih baik konsentrasi kepada kampanye dan komunikasi. Sebab popularitas sangat menentukan. Berkampanye dengan pesan yang jelas dan daya jangkau yang luas juga berpengaruh. Caleg perempuan harus dapat meyakinkan pemilih baik laki-laki maupun perempuan, bahwa perempuan memang layak dipilih," tandasnya. [a]

Kliik...

Damai Tak Singgah di Partai

MASJID Raya Baiturrahman, kembali menjadi saksi bisu cerita duniawi, terutama politik. Bukan kali ini saja, masjid kebanggaan rakyat Aceh ini menjadi lokasi banyak acara serimoni. Khusus dalam ranah politik, yang menarik adalah saat Pilkada 'berjamaah' 2006 lalu. Kemudian Pemilu 2009 kali ini juga terulang lagi.

Pada Pilkada lalu, delapan pasangan kandidat gubernur/wakil juga menandatangani prasasti Kampanye Damai di halaman masjid itu pada Kamis, 23 November 2006. Pilkada yang berlangsung pada 11 Desember itu bukan hanya monopoli provinsi saja. Sebaliknya, 19 kabupaten kota juga memilih pemimpinnya.

Yang menarik tentu saja, sehari sebelum kampanye damai digelar, salah satu bus rombongan calon gubernur itu dilempar massa di Kota Matangglumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Bireuen, pada Rabu (22/11). Riak-riak seperti itu, acap mewarnai ruang demokrasi di tanoh endatu ini.

Namun, yang terjadi adalah, Pilkada tersebut sukses yang kemudian dimenangkan pasangan independen, Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Banyak elemen memberi apresiasi untuk Aceh, atas keberhasilan Pilkada itu. Segala puja-puji pun tumpah.

Kini, kita diingatkan kembali pada 'sinetron' serupa, meski dalam epidose berbeda. Guna menjaga kelanggengan perdamaian, semua elemen sepakat, agar Pemilu 2009 juga wajib berlangsung kondusif. Ketika itu, banyak elemen khawatir, mengingat intimidasi, teror dan perusakan kantor berlangsung saban hari.

Ketika kondisi ini mulai memanas bak mesin diesel, tampil Forum Silaturahmi dan Komunikasi (Forsikom) Antarpeserta Pemilu 2009 di Aceh. Lembaga yang difasilitasi Aceh Peace Resource Center (APRC), Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK) dan Pemerintahan Aceh, mengelar
Ikrar bersama Pemilu Damai 2009 di rumah ibadah yang sama, pada 12 September lalu.

Ketika itu, sebanyak 43 partai politik nasional dan partai lokal peserta Pemilihan Umum 2009 di Aceh dan 29 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh bersepakat menciptakan pemilu yang tertib dan damai di tanah rencong. Uniknya, ikrar tersebut berlangsung di tengah-tengah maraknya pelanggaran pemilu.

Pelanggaran dimaksud, seperti ungkapkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ketika itu berupa penurunan baliho,
penurunan bendera partai, pembakaran kantor parpol, penaikan spanduk yang melabelkan salah satu partai dengan sebutan partai separatis, menempel gambar satwa di wajah caleg dan sebagainya.

Ikrar tersebut juga tak dihadiri sejumlah partai. Kebanyakan mereka yang tak hadir, karena kurang sejalan dengan 'konsep' lembaga tersebut. "Mereka tak mengakomodir aspirasi kami. Pun begitu, kami tetap mendukung pemilu damai yang demokrastis di Aceh," ujar jurubicara Partai Aceh Tgk Adnan Beuransyah.

Menurut dia, ketika itu, pihaknya mempertanyakan isi ikrar partai politik nasional dan lokal. "Kami menanyakan, kalau terjadi intimidasi dalam bentuk lain, selain partai yang dilakukan sesama peserta pemilu, itu bagaimana solusinya. Ini tidak pernah dijawab dan tak penyelenggara tidak mengakomodir itu," dalihnya.

Menjelang hajatan 9 April nanti, lembaga penyelenggara pemilu, dalam konteks Aceh disebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) juga mengusung tema yang sama. Ini bisa dilihat saat dimulainya Deklarasi Kampanye Damai di Baiturrahman, 16 Maret lalu.

Ikrar yang resmi itu diikuti para calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan DPR – RI serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “Kita harapkan suasana kampanye di Aceh berlangsung damai dan tidak ada intimidasi-intimidasi yang terjadi,” pinta Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, saat membuka kegiatan.

Kata dia, ikrar itu penting untuk komitmen bersama dalam menjaga agar pemilu di Aceh dapat berlangsung aman dan damai. Nazar berharap, seluruh caleg di Aceh dapat menjaga suasana perdamaian di Aceh. Ikrar dibacakan bersama oleh beberapa caleg yang hadir mewakili partainya.

Dari 37 partai nasional (minus Partai Indonesia Baru– PIB) dan 6 partai lokal yang yang mengikuti pemilu di Aceh, hanya 12 partai yang tidak ikut ikrar. Partai itu adalah; PDI, PDK, Partai Republikan, PNBK, Partai Patriot Pancasila, Partai Buruh, Partai Karya Pembangunan, PPI, Partai Marhaenisme, Partai Barisan Nasional, PPPI dan Partai kedaulatan.

Nah, ikrar itu sendiri berisikan pointer menghormati dan mentaati seluruh aturan kampanye pemilu 2009 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga aktif mengendalikan massa pendukung kampanye dari masing-masing peserta dan saling menghormati antar sesama peserta dengan tidak melakukan intimidasi, propovasi dan tindakan lain yang dapat menciderai perdamian.

Harapan senada juga pernah diusung, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Irjen Pol Adityawarman. Dia mengimbau para pimpinan seluruh partai politik untuk menciptakan pemilu damai. Menurut Kapolda, semua pihak baik parpol, KIP, Panwaslu, juga aparat keamanan, harus dapat menciptakan suasana agar masyarakat dalam keadaan aman saat datang ke TPS.

Untuk mencapai kondisi tersebut, kata Kapolda, semua pihak harus dapat menghilangkan rasa ketakutan (paranoid) dan menumbuhkan rasa saling percaya sehingga pemilu di Aceh berjalan secara damai. “Pascakonflik dan tsunami semua pihak harus menghilangkan rasa paranoid dalam masyarakat,” jelas Adityawarman.

Sementara, data dari Panitia Pengawas Pemilu Aceh menyebutkan, ada 28 pelanggaran Pemilu itu yang dilaporkan oleh peserta Pemilu dan masyarakat. "Laporan tersebut antara seperti penurunan atribut partai, calon anggota legistif dan intimidasi," kata ketua Panwaslu Aceh, Nyak Arif Fadhillah baru-baru ini.

Memang, sejumlah caleg partai bahkan harus merengang nyawa menyelamatkan panji-panji partainya. Selain, kantor yang digranat, bakar, baliho yang disilang kata-kata tak etis, sampai pengrusakan yang mengarah anarkis untuk 'membunuh' karakternya. Jauh dari kesan-kesan yang diharapkan.

Makanya, di Jakarta pada Senin lalu, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampouw, di menyentil, `Ikrar Kampanye Pemilu Damai`oleh para elite Parpol, hendaknya jangan cuma `hiasan` atau seremonial, semata. Akan tetapi tak berwujud konkret di lapangan.

"Sebagai seruan moral, ikrar kampanye Pemilu damai itu memang perlu dan penting dilakukan. Tetapi sering kita menyaksikan di berbagai tingkatan Pemilu, semangat ikrar kampanye damai lebih sering menjadi `hiasan` atau seremonial di awal kampanye yang tidak punya dampak apa-apa terhadap perilaku kampanye Parpol," ujarnya.

Menurut dia, ikrar kampanye Pemilu damai cenderung sangat elitis, hanya di tataran segelintir elite pengurus Parpol, seingga tidak diketahui dan dipahami oleh para pendukung atau peserta kampanye di lapangan. "Ini bisa berkaitan dengan ulah para pendukung fanatik Parpol tertentu, yang membuat penyelenggaraan kampanye sering ternoda serta merusak citra demokrasi itu sendiri," papar dia.

Mantan Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini, melihat banyak sekali kampanye terjadi dengan nuansa kekerasan. "Malah, nuansa kekerasan ini sangat dominan, baik secara fisik maupun verbal," tandasnya.

Karena itu, dia mendesak elite Parpol juga harus bertanggungjawab menularkan semangat kampanye Pemilu damai ini kepada pendukung maupun simpatisannya atau para peserta kampanye di lapangan. "Parpol juga harus menjaga agar peserta kampanye Pemilu tidak berbuat anarkis dalam kampanye nanti," ujarnya lagi. Semoga.

Kliik...

Resah Jatuh di Syiah Kuala

MEMALUKAN. Begitu ungkapan yang cocok untuk melihat kondisi kuburan Syech Abdurrauf as-Singkily di bibir pantai Desa Deyah Raya, Kec Syiah Kuala, Banda Aceh. Malam ulama kaliber internasional itu, tak ubahnya kuburan rakyat jelata yang tak punya kharisma.

Kita sudah kadung dianggap, orang tak menghargai ulama dan sejarahnya. Kita hanya bangga, menambalkan nama besarnya di universitas saja. Tentu saja dengan tujuan agar ketenaran itu ikut merembes juga. Tapi dibalik itu, dengan dengan 'rajin' menistakan mantan Khadi Malikul Adil Kerajaan Aceh dulu.

Padahal, dia juga bisa menjadi ikon pariwisata spiritual di Aceh, terutama kota Banda Aceh. Imbasnya yang diterima tentu saja pemasukan untuk daerah, dan membuat ekonomi warga bergema. Sayangnya, langkah ke arah sana belum dimulai juga. Ini bisa dilihat dari 'terlantarnya' Komplek Makam Syiah Kuala yang dikelola yayasan.

Keberadaan kompleks yang bisa mengundang turis mancanegara itu, sejak dulu tak penah dikelola dengan baik. Perhatian pemerintah juga sangat minim. Jangankan berharap dikelola profesional, tata letaknya saja dibawah standar, dan bahkan tak layak pakai.

Ini bisa dilihat dari bangunan cungkup makam seharga Rp1,8 miliar yang dibantu Menteri Sosial, Bahctiar Chamsyah. Bangunan yang sejatinya harus megah itu harus dirobohkan kembali. Karena kualitas gedung yang dibangun CV Mandiri Karya Utama sudah berpatahan. Sangat mengecewakan.

Rasa kecewa itu terlihat juga saat serombongan turis asal Malaysia berziarah ke sana, Senin (9/3) bertepatan dengan Maulud Nabi Muhammad SAW. Wisatawan negeri jiran itu datang dengan tiga kenderaan mini bus. Sayangnya, begitu selesai ziarah, mereka langsung ambil sandal, pulang. Tidak lama di sana.

Sejatinya, ada kantin dan toko souvenir yang menjajakan kerajinan lokal. Serta ada pula pustaka yang mengoleksi kitab-kitab baik yang ditulis Syiah Kuala maupun buku-buku yang menulis sejarah tokoh kharismatik zaman dulu itu. "Ini sungguh memalukan, tokoh ulama Asia Tenggara, yang makamnya ingin dikunjungan banyak orang, malah berantakan," kata H Sulaiman Abda.

Menurut ketua Pansus III Dapil I DPR Aceh, bangunan cungkup makam itu sudah pernah mereka teliti tahun lalu. Katanya, dari segi kualitas terlihat sangat rendah, apalagi sudah mulai berpatahan di balok tengah. "Bangunan ini tidak layak pakai," ungkap dia.

Ketua Komisi D DPR Aceh itu, bahkan mengancam akan membawa kasus tersebut ke sidang paripurna. Namun, dia bersyukur, pihak Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto dan Menkokesra Aburizal Bakrie, sudah meninjau langsung ke lokasi makam pada 23 Februari lalu. Ketika itu, Presiden SBY sedang kunjungan kerja di Aceh.

Pimpinan Yayasan Syiah Kuala, Mahmud Ika kepada Waspada, mengatakan dalam kunjungan tersebut, kedua menteri Kabinet Indonesia bersatu itu memerintahkan agar bangunan yang sudah ada dirubuhkan, lalu dibikin bangunan baru. "Kami berharap ini bisa segera terwujud," ungkap penjaga makam Syiah Kuala ini.

Mahmud menambahkan, menindaklanjuti instruksi menteri tersebut, pekan lalu staf dari Pusat Survei Geologi Bandung sudah singgah ke makam Syiah Kuala. "Cuma, kapan ini akan dirombak kembali, itu tidak tahu kita," sebut keturunan ketujuh Syech Abdurrauf as-Singkily itu.

Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, di sela-sela menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW, yang digelar Partai SIRA mengatakan, pihak Pemerintah Aceh sudah 'mengadukan' masalah tersebut ke Presiden, sehingga datang dua menteri ke lokasi bersejarah tersebut.

Kata dia, pihaknya tetap konsen dengan keberadaan ulama terkenal Aceh itu. Nazar, mengaku menaruh perhatian untuk menyelamatkan asset bersejarah. "Kita memang tidak menyembah-nyembah makam. Tapi banyak pelajaran, dan spirit yang bisa dikutip untuk masa kini dari keberadaan makam itu," katanya.

Makanya, dia mendesak penegak hukum untuk terus memantau kasus buruknya kualitas bangunan yang memungkinkan terjadinya kerugian negara di sana.

Sementara itu, mantan aktivis Aceh, Muhammad Taufik Abda yang juga ketua Partai SIRA kepada Waspada mengutarakan hal serupa. Dia merasa terenyuh melihat makam ulama besar yang terlantar. Padahal, katanya, Syiah Kuala itu bukan tokoh sembarangan.

Dia melihat, selama ini sepertinya kurang perhatian dari berbagai elemen untuk mengenang jasa besar ulama Aceh kaliber Asia Tenggara ini. "Makanya kami menggelar acara di sini, untuk mengajak semua elemen peduli. Ini menjadi tanggungjawab kita semua," ungkapnya.

Taufik juga mengaku malu, ketika masuknya wisatawan Malaysia untuk ziarah, yang mereka lihat tidak semegah nama orang yang dimakamnya. "Harus kita ubah pola pengelolaannya. Di lokasi ini, bukan hanya makam saja yang ada, kantin, toko buku dan pustaka juga harus tersedia, seharusnya seperti itu. Sehingga jika ada turis datang, selesai ziarah tak langsung pulang," papar pria berkaca mata ini.

Tempat Ziarah

Memang dalam 'masterplan, makam ulama besar Aceh, yang bernama asli Syiekh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri di kawasan pantai Desa Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, menjadi obyek wisata spiritual. Tapi, fakta yang terlihat malahan sebaliknya, Melihat fasilitas, menjadi kurang layak sebagai objek wisata.

Menurut Machmud Ika, ketua Yayasan Syiah Kuala, hampir setiap hari, makam Syiah Kuala ramai dikunjungi penziarah dari berbagai daerah, baik dari Aceh maupun luar daerah. Mereka yang datang umumnya ingin bernazar. “Yang berziarah di sini, sebagian besar memenuhi nazar dengan melakukan kenduri di lokasi makam, sebagai rasa syukur mereka,” katanya.

Mahmud menambahkan, setelah musibah tsunami 2004, para peziarah yang datang ke makam tersebut menunjukkan peningkatan. Tamu yang berkunjung ke Banda Aceh, umumnya selalu menyempatkan diri berziarah ke makam Syiah Kuala.

Makam ulama yang namanya diabadikan menjadi nama perguruan tinggi negeri di Banda Aceh, yakni Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), tak hanya dikunjungi turis lokal, tapi juga peziarah manca negara, seperti dari Turki, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Arab, dan bahkan Polandia. “Orang luar Aceh, seolah belum tenang jika belum datang ke makam ini,” kata Machmud.

Di kawasan itu, terdapat 42 nisan lain, yang merupakan makam para sahabat dan murid Syiah Kuala. “Rata-rata, yang bernazar setiap harinya berjumlah 100 hingga 200 orang,” ujarnya. Pasca tsunami, makam Syiah Kuala direncanakan dipugar menjadi lebih indah oleh Pemerintah Pusat dengan membangun cungkup dengan dana sebesar Rp1,4 miliar.

Tidak hanya itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Tata Kota dan Pemukiman, juga telah membagun balai dengan dana Rp1,4 miliar. "Tapi bangunan yang dikerjakan sangat tidak layak, sehingga menteri minta dibongkar," papar Mahmud Ika.

Syiah Kuala merupakan salah seorang ulama Aceh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Aceh pada 1001 Hijriah atau 1591 Masehi. Ia meninggal malam Senin, 23 Syawal 1106H atau 1696M dalam usia 105 tahun. Semasa hidupnya ulama tersebut menjadi Khadi Malikul Adil pada saat Aceh diperintahkan para sultanah.

Sejarah mencatat, Syiah Kuala dulu menjadi semacam Menteri Kehakiman di era pemerintahan sekarang, pada empat sultanah atau Ratu. Mereka adalah, Safiatuddin Syah memerintah pada 1050-1086 H (1641-1675 M), Nakiatuddin Syah 1086-1088 (1675-1678), Zakiatuddin 1088-1098 (1678-1688) dan Kamalatsyah 1098-1109 (1688-1699).

Pada satu sisi kita bangga dengan keangungan nama Abdurrauf as-Singkily. Tapi pada momen lain, kita alpa merawat nilai keagungan itu. Kita cuma bisa mengabadikan namanya di pepatah saja; adat bak po teumeuruhom, hukum bak, Syiah Kuala...!

Kliik...