"Umong meuateung, lampoh meupageu, rumoh meuadat, pukat meukaja"

BAHARUDDIN nama pria itu. Usianya lima tahun lagi baru genap setengah abad. Posisinya Panglima Laot Lamteungoh, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Sudah lima tahun terakhir ’jabatan’ adat itu di pundaknya. Tugas adatnya sedikit berat.

Bahar, begitu dia disapa juga rangkap ’jabatan’. bukan hanya dikenal sebagai Panglima Laot. Dia juga keusyik atau kepala desa di kampungnya.”Saya hanya menjalankan kepercayaan masyarakat,” katanya kepada Waspada di Desa Lamteungoh baru-baru ini.

Kepercayaan itulah yang terus dilakoni pria yang seluruh anggota keluarganya tewas dalam musibah dahysat tsunami. Gelombang gergasi itu merenggut semuanya. Tapi tidak semangat hidup lelaki kulit gelap itu. Tugasnya adalah menegakkan aturan adat untuk para nelayan.

Semangat itulah yang dia usung untuk menjaga kembali lingkungannya pascatsunami.

"Umong meuateung, lampoh meupageu, rumoh meuadat, pukat meukaja—sawah ada pematangnya, kebun ada pagarnya, rumah ada tata tertibnya dan jaring ada tandanya,” tukasnya sembari mengutip sebuah petitih Aceh.

Karena itu, pascatsunami dia berharap, untuk mengelola kembali lingkungan Aceh, semua elemen perlu berpaling ke belakang. Ada kearifan lokal yang dilanggar. ”Aceh punya pola sendiri dalam mengatur masalah ini,” ujarnya.

Kearifan yang dimaksud Bahar—begitu dia disapa, bukan hanya di laut, tapi di blang (sawah), gle (ladang) dan uteun (hutan). Uniknya, masing-masing ’lembaga’ adat itu punya struktur tersendiri. ”Ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Aceh dipimpin Iskandar Muda,” sambung Pawang Hasan, Panglima Laot Lhong, Aceh Besar.

Dalam tatanan adat itu, nama di laut disebut Panglima Laot, Keujruen Blang di sawah, Peutua Seuneubok di ladang dan Pawang Uteun atau Panglima Uteun untuk yang mengawasi di hutan. ”Selama ini yang masih eksis hanya Panglima Laut,” kata Sulaiman Tripa, seorang peneliti masalah kebudayaan lokal di Aceh.

Katanya, lembaga-lembaga inilah yang punya wewenang untuk menjaga wilayah masing-masing. ”Peutua Seuneubok itu punya wewenang untuk menjaga pinggiran hutan agar tak ditebang sembarang lalu dijadikan ladang,” papar dia.

Peutua Seuneubok, tambah penulis Aceh itu juga bertugas mengawasi pembukaan ladang-ladang baru oleh masyarakat. ”Masyarakat tak boleh sembarangan membuka ladang baru tanpa sepengetahuan Peutua Seuneubok,” jelasnya.

Hal yang sama juga berlaku di sawah. ”Keujruen Blang-lah yang mengatur masalah pembagian air bagi petani di sawah. Dia juga yang mengatur kapan warga turun ke sawah dan bagaimana teknik pembagian airnya,” sambung dia.

Panglima Laot Aceh, HT Bustaman malahan menilai, jika kearifan lokal yang sudah disebutkan tadi berjalan, ”Saya kira sangat membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan di dalam kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Pawang Zakaria dari Krueng Raya, Aceh Besar juga mengatakan hal yang sama. ”Bila semua komponen adat ini bisa berjalan normal, saya yakin tak perlu khawatir dengan lingkungan Aceh. Unsur inilah yang perlu dilibatkan dalam melestarikan lingkungan di Aceh,” urai pria yang juga Panglima Laot itu.

Menurutnya, jika manusia tak serakah dan taat pada ketentuan adat, maka tak perlu dikhawatirkan. ”Kalau kita taat pada adat, tak akan kejadian seperti di Aceh Tamiang,” tukas dia. ”Kearifan-kearifan itulah yang perlu dilestarikan,” timpal Haikal, seorang aktivis Aceh lainnya.

Memang, sekira 23 Desember 2006 lalu, enam kabupaten di Aceh diserang banjir. Daerah itu adalah Aceh Tamiang yang melanda 12 kecamatan, Aceh Timur (5 kecamatan), Aceh Utara (16), Bener Meriah (3), Gayo Lues (5), dan Bireuen (3).

Data yang dilansir Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh belum lama ini menyebutkan tiap tahunnya hutan Aceh terus mengalami pengurangan luas akibat deforestrasi yang mencapai kurang lebih 20.796 ha per tahun. Selama tahun 2005-2006 diperkirakan deforestasi hutan Aceh mencapai angka 266.000 ha atau setara empat kali lipat luas Singapura dengan luas degradasi mencapai 2,2 juta ha, setara 44% dari total luas daratan Aceh.

Menurut Walhi, laju pengurangan luas hutan ini disebabkan oleh makin tingginya aktivitas pembalakan liar yang dipicu oleh proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Kerusakan hutan ini juga diikuti oleh rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Aceh, kurang lebih 46,40 persen atau 714.724,38 ha DAS di Provinsi Aceh mengalami kerusakan dari 1.524.624,12 ha total luas DAS di Aceh.

Masih menurut lembaga pemerhati lingkungan itu, Banjir yang terjadi di tujuh daerah Aceh akhir tahun lalu juga disebabkan oleh rusaknya empat DAS yang mengaliri daerah tersebut, yaitu DAS Peusangan di Kabupaten Aceh utara, DAS Tripa di Kabupaten Gayo Lues, DAS Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, dan DAS Jamboaye di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara.

”Kerusakan empat DAS tersebut rata-rata telah mencapai 50 persen,” kata Dewa Gumay dari Divisi Kampanye dan Advokasi Walhi Aceh. ”Kerusakan hutan dan DAS tersebut dipicu oleh maraknya aktivitas pembalakan liar.”

Baharuddin sendiri merasa prihatin ketika diperlihatkan data-data yang ditelaah Walhi itu. Dia hanya berkata singkat, ”Kita semua salah. Mungkin tak ada salahnya jika untuk membendung keserakahan kita dengan kearifan yang sudah hidup turun temurun di masyarakatnya,” imbuhnya. [Munawardi Ismail]

Oleh Munawardi Ismail
Koordinator Aceh Journalist For AIDS

ACEH mulai diselubungi warna merah (bahasa Aceh mirah). Merah bukan karena kembali bersimbah darah. Tapi ini bisa lebih parah dari pengangguran yang sudah mewabah. Atau tingkat kriminalitas yang makin bertambah. Memang, merah yang satu ini secara kasat mata —mungkin— kita tak melihat dan tak pula mempercayainya. Tapi, epidemik itu sekarang menyantroni tanoh endatu.

Epidemik HIV dan AIDS di Indonesia dan khususnya Aceh dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang dapat menghancurkan generasi sekarang dan yang akan datang. Kondisi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti disebutkan Gubernur Irwandi Yusuf pada peringatan Hari AIDS sedunia 1 Desember 2007 lalu, sudah tidak steril lagi.

Faktanya memang tak salah. Pascatsunami, kasus warga terjangkit virus human immunodeficiency virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Aceh ‘mengagetkan’. Karenanya, HIV dan AIDS sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Dikhawatirkan, akibat arus perpindahan (migrasi) penduduk di Aceh yang kian terbuka,
tidak menutup kemungkinan akan munculnya ‘iceberg’ HIV dan AIDS ke permukaan. Ini berarti jumlah kasus HIV dan AIDS akan meningkat.

Nah, bila mengacu pada data Departemen Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus HIV dan AIDS di Aceh, dikabarkan melonjak. Medio 2007 mereka mengeluarkan estimasi populasi Risiko Tinggi Tertular HIV di Aceh. Data tersebut memperkirakan ada 1.095 kasus HIV dan AIDS di tanah rencong.

Data yang dirilis Depkes itu menyebutkan, angka 1.095 kasus itu meliputi penggunaan injection drug user (IDU) atau pengguna narkoba suntik; wanita dengan pekerja sosial (WPS) atau PSK; Pelanggan WPS; Lelaki PS/Gay/LSL; dan Narapidana. Kemudian ada juga pasangan IDU dan non IDU, Sementara itu, untuk pasangan pelanggan waria tidak ditemukan kasus terjangkit HIV dan AIDS.

AIDS di Indonesia

Kasus AIDS pertama kali ditemukan di Indonesia tahun 1987 dan sampai dengan Desember 2007 tercatat terjadi 10.384 kasus dengan korban meninggal dunia 2.287 orang. Data yang diperoleh dari Ditjen PPM dan PL Depkes menyebutkan, sebanyak 16.288 orang dinyatakan positif terinfeksi HIV dan AIDS.

Di Aceh sendiri, kasus HIV dan AIDS mulai terungkap pada 2004, yakni hanya satu kasus saja. Lalu, data terakhir per 29 Februari 2008 ditemui sebanyak 19 kasus. Jumlah tersebut juga tidak bisa menjadi pegangang. Bisa saja, besok, lusa akan bertambah lagi. Sebab, banyak kasus AIDS di Aceh tidak terdata.

Penyebabnya adalah sebagian masyarakat belum mengerti dan mengikuti pemeriksaan di Voluntary Conseling Confidential Testing (VCCT). Oleh karena itu, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Aceh mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota terus melakukan pencegahan dan penyuluhan penyakit HIV dan AIDS.

Bahkan, untuk menangani ODHA (orang dengan HIV-AIDS) sudah ada Klinik Pelayanan HIV dan AIDS atau Voluntary Conseling Confidential Testing (VCCT). Kini pun, sudah ada delapan rumah sakit yang menjadi rujukan, antara lain Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh, Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda, Rumah Sakit Bayangkara, RSU Sigli, Kabupaten Pidie, RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat, RSU Kuala Simpang, Aceh Tamiang, RSU Langsa, dan RSU Lhokseumawe.

MRAN
Menyikapi fenomena terkini di Aceh, diperlukan sebuah gebrakan sosial dengan merapatkan barisan untuk menanggulangi serta mencegah HIV-AIDS. Akhirnya, berbagai lembaga di Banda Aceh mengambil langkah-langkah untuk merenungi dan juga membangkitkan semangat juang masyarakat dalam melawan penyakit yang belum ada obatnya itu.

Atas dasar itulah, pada Jumat 23 Mei lalu, hadir sebuah malam renungan di Taman Sari, Banda Aceh. Malam Renungan AIDS Nusantara (MRAN) 2008 namanya. Dia bukan sekadar malam renungan saja. Itu menjadi momentum untuk memberikan edukasi mengenai AIDS. Selain itu, juga memberikan advokasi kepada pengambil kebijakan.

Kita berharap Malam Renungan AIDS menjadi sebuah aksi layanan penting bagi pemersatu masyarakat sipil dengan pemerintahannya, guna menghilangkan hambatan-hambatan sosial, sehingga dapat memunculkan harapan pada generasi berikutnya dalam penanggulangan penyakit yang dimaksud. Sebab AIDS itu, bukan lagi masalah dunia luar semata-mata, akan tetapi sudah menjadi bagian dari masalah kita di Serambi Makkah.

Bagi Aceh, ini MRAN kedua. Sedangkan di Indonesia sudah dihelat sejak 1991 yang bermula di Kota Buaya Surabaya. Awalnya dikenal dengan sebutan “Malam Tirakatan Mengenang Korban-Korban AIDS”. Malam tirakatan AIDS tersebut diselenggarakan pada Ahad, 19 Mei 1991 dengan koordinasi oleh Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) bekerja sama dengan Persatuan Waria Kotamadya Surabaya (Perwakos).

Para pesertanya tidak berasal dari kedua organisasi tersebut saja tetapi hadir juga para pekerja sosial, dan pemuka masyarakat yang prihatin dan peduli AIDS. Acara Tirakatan AIDS dengan menyalakan lilin dilakukan dalam rangka menunjukkan rasa solidaritas terhadap mereka yang menderita AIDS termasuk dua orang di Surabaya. Malam tirakatan AIDS juga dalam rangka mengenang mereka yang sudah meninggal karena AIDS sekaligus untuk saling menyadarkan bagaimana menjalani kehidupan seksual yang sehat dan bebas dari AIDS.

Malam Renungan AIDS Nusantara merupakan kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan setiap tahun —biasanya dalam bulan Mei— secara serentak di seluruh Dunia yang dimulai sejak 1983. Kendati sudah ada sejak 1991 di Indonesia, namun baru pada 1996 penyelenggaraan MRAN menjadi meluas hampir ke seluruh provinsi. Kegiatan yang bersifat non politis, mengajak semua orang untuk sementara waktu melupakan kesibukannya dan melakukan renungan AIDS.

Malam Renungan AIDS Nusantara ini bertujuan untuk menyatukan semua orang dalam memikirkan dan merenung epidemi AIDS yang sudah banyak mengambil nyawa manusia di dunia. Dengan MRAN ini kita diajak juga untuk memberi dukungan kepada Orang dengan HIV-AIDS (Odha) dan Orang yang hidup dengan HIV-AIDS (Ohidha).

Melalui renungan AIDS kita diajak bukan saja untuk peduli terhadap masalah AIDS tetapi melalui renungan kita diajak untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan. Jadi MRAN bisa mengubah penderitaan menjadi tekad dan tindakan yang membawa perubahan. Hingga dengan 2001, penyelenggaran MRAN dikoordinasikan oleh Grup Koordinasi Nasional Mobilisasi AIDS Nusantara (GKNMAN).

Hingga kini, sudah ada 1.200 koordinator Malam Renungan dari 119 negara yang mendedikasikan dirinya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut bagi komunitas terdampak HIV dan AIDS.

Pita Merah

Bentuk solidaritas lain yang bisa dilakukan untuk orang yang positif HIV dan terkena adalah dengan menyemat pita merah (red ribbon). Red Ribbon adalah logo solidaritas AIDS internasional. Jadi dia menjadi simbol solidaritas terhadap orang-orang yang terkena HIV-AIDS dan menyatukan orang-orang yang bergerak untuk membantu menangani penyakit ini.

Oleh karena itu, tak mengherankan jika dalam kondisi Aceh sekarang, kita menyematkan juga pita merah sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan. Setiap elemen mengambil peran dan fungsinya masing-masing, sebab kini bukan zamannya lagi kita saling pasang stigma dan diskriminasi.

Lantas, jika saja kita masih menganggap HIV dan AIDS ini kutukan atau apapun dalihnya. Maka yang salah bukan hanya si terinfeksi semata. Tentu saja, kita semua wajib bertanggung jawab, meski tidak berbuat. Sebagai insan, kenapa kita tidak saling menjaga dan mengingatkan. Bukankah dalam pepatah Aceh disebutkan; siduek keudroe, si mat taloe, si peh bajoe sama saja.

Oleh karena itu, kini bukan eranya lagi kita debat kusir. Tapi mari kita sama-sama mengusir epidemik HIV dan AIDS dari tanoh Aceh, sebelum dia memantik banyak korban jiwa. Bila bukan kita yang menjadi korban, tapi siapa tahu, ada keluarga, tetangga, atau orang kampung kita. Makanya, jika bukan sekarang, kapan lagi kita peduli. [a]

Tulisan ini sudah dimuat Tabloid Kontras, edisi