Perang dan Tsunami

Seabad Tsunami

Pria ini datang dari benua biru. Dalam lima tahun terakhir dia rajin bolak-balik ke Aceh. Pekan kemarin, dia kembali menginjak tanah Aceh untuk keempat kalinya. Dia juga memantau perkembangan perdamaian di kawasan itu.

ADA kabar bagus yang berhembus dari Komite Pariwisata Kadin Aceh (baca: Serambi Indonesia, Senin (4/5). Semoga saja kabar itu, bukan semacam ’bayang’ yang berkelebat. Tapi hendaknya benar-benar menjadi ’rahmat’ bagi kemajuan pariwisata kita.

MENYUSURI Kota Banda Aceh akhir-akhir ini, kita bagai sedang menikmati secangkir sanger di pojok Ulee Kareng. Lamban tapi pasti, pembenahan kota mulai terasa. ‘Kota Tsunami’ yang dulu meuleuhob (berlumpur), kini sedikit teratur. Terutama di beberapa ruas.

(Surat Terbuka Untuk Peraih Nobel Perdamaian 2008)

YANG Mulia Tuan Martti Ahtisaari. Mitä kuuluu Mister Ahtisaari. Toivon, että sinusta tuntuu hyvältä. Kehu teidän palkinnon. (terjemahan bebasnya; apakabar Mister Ahtisaari, saya harap Anda baik-baik saja. Selamat atas penghargaan yang Anda terima...). Tuan, kami rakyat Aceh, pantas memberi apresiasi atas Nobel Perdamaian yang Anda terima.

MUMPUNG ini bulan suci Ramadan, tak ada salahnya saya sedikit mengelitik optik saraf pikir kita. Bukan bermaksud berkhutbah, apalah mengajari. Tapi, saya pikir ini benar-benar harus kita cermati, syukur kalau kemudian menjadi ikhtibar bagi kita semua.

Oleh Munawardi Ismail
Koordinator Aceh Journalist For AIDS

ACEH mulai diselubungi warna merah (bahasa Aceh mirah). Merah bukan karena kembali bersimbah darah. Tapi ini bisa lebih parah dari pengangguran yang sudah mewabah. Atau tingkat kriminalitas yang makin bertambah. Memang, merah yang satu ini secara kasat mata —mungkin— kita tak melihat dan tak pula mempercayainya. Tapi, epidemik itu sekarang menyantroni tanoh endatu.

Epidemik HIV dan AIDS di Indonesia dan khususnya Aceh dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang dapat menghancurkan generasi sekarang dan yang akan datang. Kondisi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti disebutkan Gubernur Irwandi Yusuf pada peringatan Hari AIDS sedunia 1 Desember 2007 lalu, sudah tidak steril lagi.

Faktanya memang tak salah. Pascatsunami, kasus warga terjangkit virus human immunodeficiency virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Aceh ‘mengagetkan’. Karenanya, HIV dan AIDS sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Dikhawatirkan, akibat arus perpindahan (migrasi) penduduk di Aceh yang kian terbuka,
tidak menutup kemungkinan akan munculnya ‘iceberg’ HIV dan AIDS ke permukaan. Ini berarti jumlah kasus HIV dan AIDS akan meningkat.

Nah, bila mengacu pada data Departemen Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus HIV dan AIDS di Aceh, dikabarkan melonjak. Medio 2007 mereka mengeluarkan estimasi populasi Risiko Tinggi Tertular HIV di Aceh. Data tersebut memperkirakan ada 1.095 kasus HIV dan AIDS di tanah rencong.

Data yang dirilis Depkes itu menyebutkan, angka 1.095 kasus itu meliputi penggunaan injection drug user (IDU) atau pengguna narkoba suntik; wanita dengan pekerja sosial (WPS) atau PSK; Pelanggan WPS; Lelaki PS/Gay/LSL; dan Narapidana. Kemudian ada juga pasangan IDU dan non IDU, Sementara itu, untuk pasangan pelanggan waria tidak ditemukan kasus terjangkit HIV dan AIDS.

AIDS di Indonesia

Kasus AIDS pertama kali ditemukan di Indonesia tahun 1987 dan sampai dengan Desember 2007 tercatat terjadi 10.384 kasus dengan korban meninggal dunia 2.287 orang. Data yang diperoleh dari Ditjen PPM dan PL Depkes menyebutkan, sebanyak 16.288 orang dinyatakan positif terinfeksi HIV dan AIDS.

Di Aceh sendiri, kasus HIV dan AIDS mulai terungkap pada 2004, yakni hanya satu kasus saja. Lalu, data terakhir per 29 Februari 2008 ditemui sebanyak 19 kasus. Jumlah tersebut juga tidak bisa menjadi pegangang. Bisa saja, besok, lusa akan bertambah lagi. Sebab, banyak kasus AIDS di Aceh tidak terdata.

Penyebabnya adalah sebagian masyarakat belum mengerti dan mengikuti pemeriksaan di Voluntary Conseling Confidential Testing (VCCT). Oleh karena itu, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Aceh mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota terus melakukan pencegahan dan penyuluhan penyakit HIV dan AIDS.

Bahkan, untuk menangani ODHA (orang dengan HIV-AIDS) sudah ada Klinik Pelayanan HIV dan AIDS atau Voluntary Conseling Confidential Testing (VCCT). Kini pun, sudah ada delapan rumah sakit yang menjadi rujukan, antara lain Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh, Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda, Rumah Sakit Bayangkara, RSU Sigli, Kabupaten Pidie, RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat, RSU Kuala Simpang, Aceh Tamiang, RSU Langsa, dan RSU Lhokseumawe.

MRAN
Menyikapi fenomena terkini di Aceh, diperlukan sebuah gebrakan sosial dengan merapatkan barisan untuk menanggulangi serta mencegah HIV-AIDS. Akhirnya, berbagai lembaga di Banda Aceh mengambil langkah-langkah untuk merenungi dan juga membangkitkan semangat juang masyarakat dalam melawan penyakit yang belum ada obatnya itu.

Atas dasar itulah, pada Jumat 23 Mei lalu, hadir sebuah malam renungan di Taman Sari, Banda Aceh. Malam Renungan AIDS Nusantara (MRAN) 2008 namanya. Dia bukan sekadar malam renungan saja. Itu menjadi momentum untuk memberikan edukasi mengenai AIDS. Selain itu, juga memberikan advokasi kepada pengambil kebijakan.

Kita berharap Malam Renungan AIDS menjadi sebuah aksi layanan penting bagi pemersatu masyarakat sipil dengan pemerintahannya, guna menghilangkan hambatan-hambatan sosial, sehingga dapat memunculkan harapan pada generasi berikutnya dalam penanggulangan penyakit yang dimaksud. Sebab AIDS itu, bukan lagi masalah dunia luar semata-mata, akan tetapi sudah menjadi bagian dari masalah kita di Serambi Makkah.

Bagi Aceh, ini MRAN kedua. Sedangkan di Indonesia sudah dihelat sejak 1991 yang bermula di Kota Buaya Surabaya. Awalnya dikenal dengan sebutan “Malam Tirakatan Mengenang Korban-Korban AIDS”. Malam tirakatan AIDS tersebut diselenggarakan pada Ahad, 19 Mei 1991 dengan koordinasi oleh Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) bekerja sama dengan Persatuan Waria Kotamadya Surabaya (Perwakos).

Para pesertanya tidak berasal dari kedua organisasi tersebut saja tetapi hadir juga para pekerja sosial, dan pemuka masyarakat yang prihatin dan peduli AIDS. Acara Tirakatan AIDS dengan menyalakan lilin dilakukan dalam rangka menunjukkan rasa solidaritas terhadap mereka yang menderita AIDS termasuk dua orang di Surabaya. Malam tirakatan AIDS juga dalam rangka mengenang mereka yang sudah meninggal karena AIDS sekaligus untuk saling menyadarkan bagaimana menjalani kehidupan seksual yang sehat dan bebas dari AIDS.

Malam Renungan AIDS Nusantara merupakan kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan setiap tahun —biasanya dalam bulan Mei— secara serentak di seluruh Dunia yang dimulai sejak 1983. Kendati sudah ada sejak 1991 di Indonesia, namun baru pada 1996 penyelenggaraan MRAN menjadi meluas hampir ke seluruh provinsi. Kegiatan yang bersifat non politis, mengajak semua orang untuk sementara waktu melupakan kesibukannya dan melakukan renungan AIDS.

Malam Renungan AIDS Nusantara ini bertujuan untuk menyatukan semua orang dalam memikirkan dan merenung epidemi AIDS yang sudah banyak mengambil nyawa manusia di dunia. Dengan MRAN ini kita diajak juga untuk memberi dukungan kepada Orang dengan HIV-AIDS (Odha) dan Orang yang hidup dengan HIV-AIDS (Ohidha).

Melalui renungan AIDS kita diajak bukan saja untuk peduli terhadap masalah AIDS tetapi melalui renungan kita diajak untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan. Jadi MRAN bisa mengubah penderitaan menjadi tekad dan tindakan yang membawa perubahan. Hingga dengan 2001, penyelenggaran MRAN dikoordinasikan oleh Grup Koordinasi Nasional Mobilisasi AIDS Nusantara (GKNMAN).

Hingga kini, sudah ada 1.200 koordinator Malam Renungan dari 119 negara yang mendedikasikan dirinya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut bagi komunitas terdampak HIV dan AIDS.

Pita Merah

Bentuk solidaritas lain yang bisa dilakukan untuk orang yang positif HIV dan terkena adalah dengan menyemat pita merah (red ribbon). Red Ribbon adalah logo solidaritas AIDS internasional. Jadi dia menjadi simbol solidaritas terhadap orang-orang yang terkena HIV-AIDS dan menyatukan orang-orang yang bergerak untuk membantu menangani penyakit ini.

Oleh karena itu, tak mengherankan jika dalam kondisi Aceh sekarang, kita menyematkan juga pita merah sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan. Setiap elemen mengambil peran dan fungsinya masing-masing, sebab kini bukan zamannya lagi kita saling pasang stigma dan diskriminasi.

Lantas, jika saja kita masih menganggap HIV dan AIDS ini kutukan atau apapun dalihnya. Maka yang salah bukan hanya si terinfeksi semata. Tentu saja, kita semua wajib bertanggung jawab, meski tidak berbuat. Sebagai insan, kenapa kita tidak saling menjaga dan mengingatkan. Bukankah dalam pepatah Aceh disebutkan; siduek keudroe, si mat taloe, si peh bajoe sama saja.

Oleh karena itu, kini bukan eranya lagi kita debat kusir. Tapi mari kita sama-sama mengusir epidemik HIV dan AIDS dari tanoh Aceh, sebelum dia memantik banyak korban jiwa. Bila bukan kita yang menjadi korban, tapi siapa tahu, ada keluarga, tetangga, atau orang kampung kita. Makanya, jika bukan sekarang, kapan lagi kita peduli. [a]

Tulisan ini sudah dimuat di Tabloid Kontras, Nomor 439 Tahun X 29 Mai-4 Juni 2008

Oleh Munawardi Ismail

Tapi sampai kapan kita harus terus menengadah tangan? Apakah hingga air Krueng Aceh berhenti mengalir? Atau sampai kota ini kembali ‘tenggelam’ seperti 26 Desember, tiga tahun silam. Kalau ini terus berulang bak roda pedati, tak berlebihan jika dituding aturan itu cuma ocehan. Lantas orang pun memplesetkan Banda Aceh menjadi Banda Ngoceh.

MENGGELITIK sekali ketika saya membaca editorial Serambi Indonesia, Sabtu (3/4). Judulnya Banyolan Pemko Banda Aceh. Mungkin itulah bentuk ‘kekesalan’ media akibat terlalu banyak menampung keluhan dari pembacanya. Jika menilik lebih jauh memang tak berlebihan melihat kota yang dikatakan bersih, indah dan nyaman ini. Faktanya, memang belum ada perubahan yang begitu progresif.

Jika kita merunut satu-satu, kita memang harus menutup mata dulu dengan masalah energi listrik. Sebab masalah itu sudah lazim terjadi di negeri ini. Ini memang sudah menjadi rahasia umum. Malahan zaman sekarang, akan menjadi aneh kalau listrik tak pernah padam di suatu wilayah meudelat.

Persoalan primer warga lainnya, ya itu tadi soal air bersih. Persoalan ini memang sangat vital untuk membasah kerongkongan warga kota. Memang harus diakui, Pemerintah Kota Banda Aceh, belum mampu bangkit dari ‘sakit’ akibat tsunami. Sehingga banyak lembaga asing yang berbondong-bondong membangun kota ini. ‘Sedekah-sedekah’ itulah yang membuat Kota Banda Aceh, kembali apik.

Tapi sampai kapan kita harus terus menengadah tangan? Apakah sampai air Krueng Aceh berhenti mengalir? Atau sampai kota ini kembali ‘tenggelam’ seperti 26 Desember, tiga tahun silam. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu menggelayut dibenak orang yang tinggal di Kutaraja. Termasuk pertanyaan ‘sedekah’ dari Kuwait Red Crescent Society (KRCS) pada 2005 lalu, berupa penyuligan air laut menjadi air bersih siap minum.

Memang bantuan itu diserahkan untuk pemerintah provinsi, tapi tak ada salahnya dia diurus bersama dengan Pemko Banda Aceh. Alasan yang paling logis karena mesin itu berada di wilayahnya Mawardy-Illiza. Persoalan biaya tentu bisa sharing dengan Irwandi-Nazar, kendati itu —mungkin—agak berat ditangan anggaran. Tapi, jika kita punya itikad, semua bisa selamat.

Penyapu Jalan

Menyikap masalah tersebut, saya teringat omelah seorang warga di Keudah. Nadanya miris. Tudingannya amat pahit. Dia kesal, akibat kurang tidur malam gara-gara harus menunggu jatah buka kran pada jam dua dini hari. Sudah pasti untuk menunggu beberapa jerigen air. Kata dia, kalau memang warga harus selalu membeli air, mungkin tak masalah PDAM Tirta Daroy diganti nama saja menjadi PDAM Tirta Jerigen.

Tudingan lain yang tak kalah sedap soal penyulingan air laut tadi. Kata dia, pemerintah bukannya tidak mau, tapi karena tidak jelas fee-nya, baik itu untuk yang usulkan anggaran, sampai ke atasan. Apalagi selama ini, yang lebih menonjol adalah program-program baru yang sudah pasti berapa jumlah harus dibagi. Sementara bagi yang tidak jelas fee, makin tak terurus.

Melihat kota ini, kita harus memberi apresiasi yang luar biasa untuk kerja keras ‘pasukan orange’. Pahlawan kebersihan ini, pontang-panting kerja membersihkan ruas-ruas jalan berdebu di kota tua. Sayang, salary yang mereka terima tidak seberapa bila dibandingkan dengan bau busuk sampah yang mereka angkut.

Kerja-kerja merekalah yang membuat kota ini terlihat nyaman. Kendati yang disayangkan kesadaran warga kota untuk tidak membuang sampah sembarangan masih rendah. Sungguh memalukan, pemilik mobil mewah pun dengan ringan tangan menyosorkan kemasan air mineral serta puntung rokok sembarangan.

Lagi-lagi, pahlawannya adalah para penyapu jalan dan pemulung jalanan. Beban yang dipikul ‘pahlawan adipura ini’ memang lebih berat, meski yang diterima tidak sepadan dengan kerjanya. Ini tidak adil. Bandingkan dengan pegawai di dinas-dinas dan instansi lainnya di lingkungan Pemko Banda Aceh. Kalau ditilik dari segi tingkat pendidikan dan beban kerja memang, keduanya beda.

Aturan Ocehan

Untuk ‘menghidupkan’ kembali kota ini, sejumlah lembaga donor macam Multi Donor Fund, United Nations Development Programme, United States Agency for International Development (USAID), dan lembaga lain sudah cukup banyak membantu. Ambil contoh, truk-truk sampah. Mobil yang disopiri para pegawai rendahan itu saban hari berwari-wiri, kendati gaji mereka lebih rendah dari pegawai negeri yang sebagian lebih banyak ngerumpi dan suka ngopi.

Syukur, sejauh ini belum ada keluhan kekurangan biaya operasional. Kalau pun muncul, tentu harus kita tutup muka dengan seutuek (pelepah pinang). Kondisi yang amat kontras juga bisa kita lihat pada sejumlah aturan bersyariat yang dibikin Pemko Kutaraja, eh Banda Aceh ini. Sebut saja sejumlah lokasi yang bakal dijadikan sarana wisata Islami, misalnya. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Banyak tempat yang dirakit malahan menjadi lokasi pacaran baru. Sementara Wilayatul Hisbah ditugaskan mengampanyekan penerapan syariat Islam.

Begitu juga dengan lapak jajanan malam yang bertaburan sepanjang jalan Daud Beureueh, hingga Teuku Nyak Arief dan ruas-ruas jalan lainnya di sepanjang kota tua. Di sini para muda-mudi silih berganti datang dan pergi. Mulai dari yang sekadar ngobrol sampai ada yang ambil kesempatan buat ‘nyenggal-nyenggol’. Tahulah selera anak muda, mumpung kondisi sepi dan remang-remang.

Lain yang muda, lain lagi yang dewasa. Mereka ambil posisi –termasuk penulis sekali-kali---di tempat-tempat yang sudah tenar. Apalagi kalau bukan warung kopi. Di sini, pengunjung juga datang silih berganti. Topik yang ulas pun bervariasi. Intinya semacam ngerumpi atau ngoceh, kata orang Betawi. Tapi yang pasti semua hikayat diputar di sini, mulai dari hikayat prang, musang sampai ke hikayat ulee.

Sayangnya, hikayat musang dan ulee ini juga didendangkan pemerintah. Ini bisa dilihat dari banyak aturan yang menjadi sekadar ocehan. Lihat saja, soal Izin Mendirikan Bangunan. Itu juga tidak pernah ketat benar. Padahal aturan itu sudah baku dan wajib dipatuhi sesuai dengan tata ruang dan tata kota. Tapi buktinya, bisa sembarangan saja. Anda punya uang, punya tanah, tentu bisa bikin toko sesuka hati. Mau menghadap kiblat, mengarah selatan atau utara terserah saja. Soal izin, gampang diatasi.

Mau bikin gedung hingga menjulang langit atau pun menyusur tanah, juga terserah. Asal jangan muka tokonya yang mengarah ke langit, karena anda sendiri nanti yang ketiban susahnya. Bayangkan kalau hujan, semua genangan akan berkumpul di toko anda yang konstruksinya tidak lazim itu. Kalau genangan di sejumlah ruas jalan, itu sudah pemandangan biasa.

Tiru Ahmadinejad

Kenapa ini bisa terjadi? Barangkali sudah sama-sama ketahui penyebabnya; aturan itu dibuat untuk dilanggar, atau hanya sekadar menjadi ocehan. Ocehan gaya ini tentu tidak kita dapati kalau mengambil contoh di Negeri Iran. Walikota Taheran Ahmadinejad—kini menjadi Presiden Iran— misalnya. Pria sederhana yang terpilih pada 3 Mei 2003 sebagai walikota, membuat banyak kebijakan yang bersifat religius, populer dan kadang kontroversial. Di antaranya adalah kebijakan pemisahan penggunaan lift untuk pria dan wanita di lingkungan kantor walikota.

Dalam buku berjudul “Ahmadinejad! David di Tengah Angkara Goliath Dunia” yang ditulis Muhsin Labib dkk, terbitan Hikmah Populer Bandung, 2006 disebutkan, di kantornya yang sederhana, Ahmadinejad setiap hari menemui puluhan warga Teheran yang datang dengan beragam keluhan dan permasalahan. Yang benar-benar dirasakan warga Teheran adalah keberhasilannya menekan jumlah kemacetan kota dengan mencopot lampu lalu lintas di perempatan besar menjadi jalur putar balik yang sangat efektif.

Dia juga sukses memperlihatkan sosok walikota yang sederhana, ringan tangan melakukan kewajibannya dan tak sungkan merasakan sendiri beban masyarakat. Di kalangan pegawai walikota, namanya menjadi bahan perbincangan yang tak ada habisnya, setelah dia beberapa kali mengenakan pakaian pembersih jalanan untuk menunjukkan solidaritasnya. Seringkali dia turun dari mobil bututnya, cuma sekadar untuk membersihkan selokan yang mampet. Informasi tambahan, setelah 2 tahun menjabat walikota Teheran, Ahmadinejad termasuk dalam finalis pemilihan walikota terbaik dunia “World Major 2005”. Dari 550 nominasi, dari Asia hanya sembilan orang saja.

Tentu, kita tidak mengharapkan kondisi seperti itu di kota ini. Yang kita ingini aturan yang sudah dibikin Islami itu betul-betul ditepati. Bukan malahan membuat sarana pendukung untuk dilanggar lagi. Kalau ini terus berulang bak roda pedati, tak berlebihan jika dituding aturan itu cuma ocehan. Lantas orang pun memplesetkan Banda Aceh menjadi Banda Ngoceh.

Begitu pula dengan hasrat menjadikan Kota Banda Aceh untuk contoh penanganan bencana secara nasional. Wajar saja, sebab seperti diutarakan Walikota Mawardy Nurdin, kesiapan Banda Aceh menjadi pilot project telah cukup memadai dengan tersedianya infrastruktur mitigasi (penanganan bencana) yang dibangun pascatsunami. Sekali lagi, tentu saja kita berharap itu bukan cuma ocehan. Tapi saya yakin, ini semua tidak terjadi di Banda Aceh, tapi di kampung saya Banda Ngoceh.[a]

* Artikel ini sudah dimuat Harian Serambi Indonesia, pada 8 Mei 2008

Oleh Mounaward Ismail

BERDIWANA ke Ulee Lheue, saya membayangkan apa yang terjadi 135 tahun silam, ketika Pante Ceureumen digebrak Belanda. Pada 26 Maret 1873, mereka menyatakan perang kepada Aceh. Dari kapal perang Citdadel van Antwerpen, Marnix, Coehoorm, dan Bronbeek kompeni menggempur daratan Aceh.

Setelah maklumat perang dinyatakan, baru Senin, 6 April 1873, Belanda mendaratkan pasukannya di Ulee Lheue dibawah pimpinan Mayor Jenderal J.H.R Kohler. Sepekan kemudian, Kohler wabakiras alias wabakireuh ditembak pejuang Aceh pada 14 April 1873.

“Oh god, ik ben gtroffen (Ya Tuhan, aku kena),” kata Kohler setelah sebutir peluru menembus dadanya. Dia tewas di depan Masjid Raya Baiturrahman, pada pagi hari sekira pukul 8.30. Saat itu, dia baru saja mengelilingi Masjid Raya dengan teropongnya dalam upaya mengintip tentara Aceh.

Sekarang, untuk melihat tempat Kohler tertembak masih ada pohon geulumpang atau kelumpang (sterculia foetida) di dekat gerbang kiri Masjid Raya. Orang Belanda menyebut pohon itu Kohlerboom atau pohon Kohler. Kalau ingin melihat memorial park-nya pun masih ada.

Tewasnya Kohler praktis menggegerkan. Seorang jenderal Belanda mati ditembak di wilayah jajahannya. Nama Aceh ikut terdongkrak, lantas, menjadi buah bibir di daratan Eropa dan belahan dunia lainnya. Kabar soal agresi ke Aceh ikut menghiasi Koran-koran dunia; The New York Times dan London Time. Belanda pun menuai malu besar.

Sampai kini, kita masih bisa melihat pohon Kohler dan kuburan para marsose Belanda yang merenggang nyawa dalam Perang Aceh. Kuburan Militer Peutjut begitu nama yang ditabalkan. Ribuan nama prajurit Belanda yang tewas di masa menaklukkan Aceh dipahat di dinding marmer gerbang masuk Kerkhoff.

Menariknya, nama yang tertera di sana lengkap dengan tempat serta tahun kematiannya. Contoh; Kandang 1871, Missisigit Raya 1873-1874, Aroen 1875, dan Kota Toeankoe 1889. Datanya, tercantum dari 1873 sampai 1935. Syukurlah, sisa-sisa dokumen fisiknya masih bisa dilihat kendati sudah sedikit uzur. Tapi, paling tidak masih berjejak meski nyaris tak ada yang peduli.

Memelototi itu, saya takjub luar biasa. Dari segi mengelola fakta sejarah–biarpun itu pahit--, mereka hebat. Tentu, ini belum lagi dokumentasi yang tersimpan rapi di Leiden sana. Aneh juga, selama ini generasi Aceh cuma membaca dan mendengar itu dari hikayat-hikayat yang ditulis. Memang banyak hikayat yang mengisahkan kegigihan pejuang Aceh masa silam.

Perang dan Tsunami

Lalu, pekan kemarin saya kembali ke Ulee Lheue terpakur lagi di sana. Kini saya tak melihat lagi ada Pante Ceureumen. Pantai itu ditelan laut setelah diamuk gelombang maut. Saya tak pernah membayangkan kengerian yang terjadi dalam musibah 26 Desember 2004 silam. Saat lidah tsunami menjilat daratan Aceh, di pagi Minggu. Lalu, semua porak-poranda. Ada ratusan ribu nyawa melayang dan hilang ketika itu.

Bagi yang selamat dia senantiasa berucap; “Alhamdulillah ya Allah, lon mantong neu bie panyang umu (Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi panjang umur).” Masjid Baiturrahim di Ulee Lheue menjadi saksi bisu dari kemurkaan alam, tiga setengah tahun silam.

Musibah ini kembali membuat Aceh tenar di dunia. Kali ini juga akibat perang plus tsunami yang berandil menanyarkan tanoh rincong. Perang yang sudah 30 tahun berkecamuk juga punya saham ‘mengharumkan’ Aceh. Kemudian ditambah lagi tsunami yang makin membuat Aceh begitu dekat dengan sahabat-sahabat di benua lain. Hanya saja, jika seabad silam karena kegigihan dan keperkasaan prajuritnya, kini malah terbalik. Kedukaan dari peristiwa alam terbesar dalam sejarah peradaban manusia terjadi di Aceh. Itulah tsunami, sebuah maklumat Tuhan—yang dari kacamata agama dilihat sebagai cobaan— kepada hamba-NYA yang sudah bangga berselimut dosa.

Setelah ie beuna atau smong—kata syedara kita di Simeulue— nama Aceh tertoreh dengan tinta hitam di berbagai koran dunia. Kabar bencana dahsyat tsunami menghiasi koran elite mulai dari yang terbit di Washington, Amerika Serikat sampai di London, Inggris Raya. Tentu saja tak ketinggalan dengan Ashahi Shimbun di Jepang. Intinya mulai dari Kutub Utara hingga ke Selatan semua berduka untuk korban tsunami di sejumlah negara.

Tsunami itu juga yang membuat anak-anak distrik Sumaysi, Arab Saudi, Mondera, di Portugal, Bacharach di Jerman atau distrik Yamagata di Jepang serta kaum Aborigin di Australia ikut larut dalam duka. Mereka pun mau menyumbang apa yang dia punyai. Atas nama kemanusiaan, empati dunia menguat. Orang Eropa, Amerika dan sebagainya menjadi begitu lengket dengan tanoh Aceh. Tak ada yang bertanya, agama, ras dan warna kulitnya apa. Semua menjadi sahabat negeri Aceh.

Seabad Tsunami

Tujuh bulan lagi, kisah tsunami memasuki masa 1.460 hari. Memang, jika dilihat dari tarikh, empat tahun waktu yang paling singkat. Tapi Anda tahu di mana sekarang jejak tsunami? Sudahkah tertera dalam bingkai kaca, untuk dikenang dan menjadi renungan bersama? Apakah kita harus mencari ke sebuah Museum di Tokyo atau di sebuah gerai di Pattani, Thailand.

Tapi, semua orang tahu, kalau smong bin ie beuna terjadi di Aceh. Dan itu paling dahsyat. Tak salah lagi. Sayangnya, aroma tsunami kini bagai tak berbau lagi. Lantas apakah kita harus menunggu tempo seabad, untuk melihat seperti yang didata Belanda? Entahlah! Apakah kita harus berdiwana ke Srilanka, Amerika atau bahkan hingga ke alam baka untuk mencari memorinya.

Lalu, haruskah, cucu dan cicit kita nanti hanya membaca kisah tsunami lewat hikayat yang akan atau mungkin ditulis ‘Dokarim-dokarim baru’. Sulit bin sukar menjawabnya. Sebab sampai hari ini, belum ada tanda-tanda ‘otentik’ ke arah sana. Kalau ada pembaca yang mulai tahu, syukurlah.

Namun, saya tidak mendapati jejaknya seperti yang sudah ‘dicatat’ Belanda dalam Perang Aceh. Perang Aceh boleh dikatakan musibah bagi negeri Snouck Hurgronje itu. Tapi saya belum melihat model Belanda dalam musibah Aceh. Memang ada ‘Kerkhoff’ tsunami di Ulee Lheue dan Lambaro, namun itu tak lebih gundukan tanah. Bisa dimaklumi, sebab amat sulit untuk mengenali siapa saja yang terbujur di sana, apalagi untuk sebuah nama.

Meski gelombang raya sudah lewat, dia masih meninggalkan jejak. Salah satunya kapal apung. Sebutan kapal apung sesungguhnya sudah menunjukkan sesuatu yang ganjil, unik dan misterius. Bukankah semua kapal sudah semestinya terapung? Kapal apung ini tetap saja nongkrong di tengah perkampungan padat di Punge, Blang Cut, di dalam Kota Banda Aceh, tanpa bisa digeser, diusik atau diganggu gugat. Apa boleh buat. Kapal Apung bukan hanya besar, tapi super berat. Beratnya 2.600 ton. Dari pantai terdekat, jaraknya dua kilometer lebih.

Ditarik ke laut? Ah, ”Perlu satu tsunami lagi untuk mengembalikannya ke laut,” kata seorang turis asing yang mendatanginya pertengahan tahun lalu. Inilah salah satu tanda mata tsunami: sebuah kapal raksasa yang didorong ombak hingga ribuan meter dari tepian Pantai Ulee Lheue ke tengah-tengah permukiman di kota.

Masih untung, nama kapal apung yang berhubungan dengan muatan yang digendong kapal ini: generator pembangkit listrik, masih terjerembab utuh hingga sekarang. Mungkin saja, jika tak dikelola, si raksasa ini akan tinggal kenangan. Karena itu sebelum benda-benda tsunami itu hilang dan sejarah pun akan menjadi hikayat, dari sekarang selamatkanlah dia.

Tidak sulit, apalagi kita hidup di zaman canggih sekarang bukan hal mustahil rasanya kalau nama-nama korban tsunami tidak bisa kita ukir di dinding-dinding kuburan massal. Kalau kita ingin menjiplak gaya Belanda, tentu tak ada salahnya nama-nama syuhada tsunami dicatat juga. Sehingga anak cucu kita—katakannya seabad kemudian, pada tahun 2104 misalnya—bisa membaca nama kakek buyutnya yang meninggal dalam bencana dahsyat.

Jangan sampai nanti, tsunami itu malah dijadikan dongeng peu dodaidi aneuk. Malahan, saya sempat berpikir jika Masjid Baiturrahman dan Kerkhoff tak berbekas, generasi sekarang mungkin akan berpikir, kegigihan pejuang Aceh itu hanya sebatas dongeng. Lantas, kalau suatu saat nanti tsunami pun dianggap dongeng, ke mana tanggungjawab kita yang sudah menggaruk banyak untung dari musibah itu?

Mungkinkah kita hanya merangkai kata-katanya saja untuk menjadi hikayat? Jika dipikir-pikir, zaman Belanda saja bisa, kenapa sekarang tidak? Bukankah kini lebih maju dari seabad lalu. Tapi kok kompeni punya nama-nama prajuritnya yang mati di Aceh. Masak kita yang katanya hidup di zaman bermartabat malah tak tau nama-nama rakyat, sungguh naif. Terakhir, apakah generasi Aceh seratus tahun nanti percaya bahwa tsunami itu bukan dongeng. Entahlah… [a]

* Artikel ini sudah dimuat Harian Serambi Indonesia, Selasa (29 April 2008)

(Refleksi 803 Tahun Kota Banda Aceh)

JUDUL di atas tidak dikutip dari nama orang yang mungkin sedang menjadi pembincangan hangat korban tsunami. Dia bukan nama keusyik di pedalaman Aceh yang berangkat ke Jakarta menuntut pemekaran. Bukan pula koruptor yang lagi diuber polisi. Keduanya bukan juga korban tsunami yang memperoleh rumah ganda.


Memang, namanya kalah beken dibandingkan Kuntoro Mangkusubroto. Saya yakin, semua pasti maklum siapa lelaki bekas menteri itu yang akhir-akhir ini kerap di demo korban tsunami. Keduanya memang berbeda, meski mereka kelihatannya amat dekat dengan kita.

Namun di sini kita tidak mengungkit-ungkit soal orang nomor satu di lembaga rehab-rekon Aceh itu. Fokus kita lebih pada Wagito bin Wagiman. Semua penduduk di Kutaraja mengenali wajahnya, hanya mereka saja yang tidak kenal 'wajah' kita.

Wajar, sebab posisi kita dan mereka jauh berbeda. Meski bukan seperti langit dan bumi, tapi paling tidak jauhnya hampir samalah antar jembatan Pante Pirak dan Simpang Surabaya. Pun demikian, kita tak perlu mencaci, sebab dia sudah dipilih oleh penduduk di kota ini. Kecuali Kuntoro yang dipilih Jakarta.

Sebagai warga kota, sudah pasti kita menaruh harapan besar kepadanya. Harapan tersebut sudah pasti wajar. Mengingat mereka adalah pemimpin kita, karena itu saya kira biasa pula jika saya ingin menggores sedikit uneg-uneg sembari menyambut mentari 803 tahun kota ini.

Usia delapan abad lebih memang bukan umur yang pendek. Jika ditamsilkan dengan usia manusia, sudah dekat dengan ‘balikpapan”, kuburan maksud saya. Namun, kalau mengungkit soal keturunan, setidaknya sudah ada delapan turunan yang mendiami kota ini.

Karena itu, saya juga tidak tahu di mana keturunan 'kedelapan' Sultan Johan Syah, pendiri kota ini pada Jumat 1 Ramadhan 601 atau pada 22 April 1205 Masehi. Namun, yang pasti Wagiman dan Wagito tidak termasuk didalam generasi 'kedelapan'. Meski keduanya, termasuk generasi penerus di daerah yang terletak rata-rata 0,50 meter di atas permukaan laut.

Banda Aceh yang memiliki nama klasik Kutaraja memang kota tua pusaka raja. Namun sayang, kerutan di kota itu kini sudah tak berbekas lagi akibat dihayak gempa dan digilas gelombang gergasi. Itu terjadi saat maut tsunami menjemput warganya di Minggu pagi 26 Desember 2004 silam.

Kota tua itu mengalami kerusakan hebat. Kabarnya, kerusakan ini lebih dahsyat dari Hirosima di Jepang yang dibom tentara Sekutu pada 6 Agustus 1945. Setelah itu, Hirosima bangkit dari kehancuran. Hadi S. Alkodra, seorang guru besar di Institut Pertanian Bogor menggambarkan perubahan signifikan dari Kota Hirosima yang tadinya kota industri yang padat dan kotor. Katanya, sekarang Hirosima menjadi kota yang nyaman dan teratur karena konsistensi pemerintah kota dan respon positifnya terhadap daya dukung ekologi kota.

Pasca-musibah tsunami, kita berharap hal tersebut juga terjadi di Banda Aceh. Bukan tidak mungkin, sebab dunia pun sudah ikut merakit kembali Kutaraja dari puing yang berserak menjadi beton yang congkak. Makanya tidak heran, kalau kota Heilbronn, Jerman, Jeju di Korea dan Kota Apeldoorn menjadi begitu dekat dengan ibukota Serambi Mekkah ini.

Sebagai warga biasa, kita tidak meminta yang muluk-muluk. Yang kita harapkan kota ini sejuk dan rindang serta bersahabat kepada pejalan kaki yang tak lain rakyat kecil. Kita berharap lebih banyak 'jalan Belanda' di kota kita. Kenapa begitu, sudah terbukti 'jalan Belanda' lebih rindang dan tidak gersang seperti sekarang.

Pada sisi lain, sebagai sebuah ibukota provinsi, nyaris tak ada yang bisa dibanggakan dari Banda Aceh. Sebagai kota tua dia memang punya jejak sejarah yang membanggakan. Tapi semua itu nyaris jadi dongeng. Taman Sari Gunongan dan Putro Phang serta Pinto Khop, serta Kerkhoff hanya menjadi saksi bisu 'kejayaan' masa lalu.

Tapi, coba tatap sekarang. Setelah musibah tersebut, Banda Aceh tumbuh tak teratur dan gersang. Yang terjadi sekarang banyak lahan menjadi pertokoan. Sulit membedakan mana kawasan pemukiman dan yang mana pertokoan. Sebab semuanya sudah dihiasi rumah toko alias ruko.

Memang ini bukan monopoli kota Banda Aceh saja. Kota-kota lain di tanah rencong nyaris sama. Hanya Bireuen yang sedikit beda dan memberi warna. Karena Banda Aceh sebagai simbol dan ibu kota provinsi, maka wajar jika dia diteriaki dan dikritisi. Meski tata kota itu tak indah dan rapi, anehnya kita malah menikmatinya.

Jika merunut sedikit ke belakang, tentu saja kita juga menikmati sekali saat Walikota Banda Aceh yang ke-13, Drs Sayed Husein Al-Hajj menata kota ini penuh taman. Tanpa segan-segan, walikota yang 'bertahta' pada 1993-1998 ini turun sendiri dari mobil pick-up plus topi koboi menancapkan banyak bunga.

Dari 'taman-taman' itulah, Husen Al Hajj memetik hasil. Ganjarannya adalah dua kali Banda Aceh mendapatkan Adipura. Ini adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Bukan hanya itu, julukan lainnya yang ditabal warga dan media sebagai Wagiman alias walikota gila taman.

Nah, dengan isu pemanasan global atau global warming yang sekarang ini kian menghangat, sosok Husen Al Hajj seakan menjadi tokoh 'penyelamat'. Bukan cuma untuk menyelamatkan bumi, terlebih lagi dalam upaya melestarikan lingkungan. Tapi dengan syarat bukan bunga yang ditanam, tapi hutan kota yang harus disemarakkan.

Saat Banda Aceh dibawah kendali 'sulthan' Mawardy Nurdin, apa yang kita nikmati. Memang harus kita akui, perubahan itu tidak datang seperti kita membalik telapak tangan. Tapi, setidaknya upaya menuju ke arah sana harus terlihat sejak dini. Makanya tak mengherankan, jika kita menoleh Banda Aceh sekarang seperti sebuah kampung besar bernama kota.

Master plannya seperti tidak terkontrol. Perumahan dan pertokoan bisa tumbuh di sembarang tempat. Lapak dan kios kerap menerobos aturan-aturan yang sudah disepakati. Buktinya, kita biasa melihat bangunan merambah liar di mana saja. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi urusan sepele, karena bisa diurus belakangan. Oleh karena itulah, dia kemudian tumbuh tanpa konsep.

Ruas-ruas jalan yang dulunya kosong dan terbuka kini malah ‘menghijau’ dengan rumah toko. Masih syukur kalau bangunan yang berdiri itu seragam dengan corak keacehan atau arsitekturalnya yang berkarekter. Akan tetapi yang terjadi sekarang malahan sebaliknya. Banda Aceh tumbuh liar dengan beragam corak yang sudah pasti tak sedap dikedip mata.

Tak mengherankan, jika walikota sekarang juga mendapat gelar baru dari warga kota. Julukan yang sudah beredar pun beragam, mulai dari walikota gila kios (wagios) sampai walikota gila toko alias wagito. Kabar itu beredar juga dari mulut ke mulut dan menjadi penulis dengan Serambi Indonesia, tapi karena anda sudah membacanya, maka jadilah ‘rahasia’ kita semua.

Pada saat memperingati 803 tahun usia kota ini, tentu banyak orang yang berharap ada perubahan yang relevan dan signifikan, seperti kata Jero Kuwat dalam parodi Republik Mimpi. Bukan cuma dari segi pelayanan publik, dari segi view dan landmark pun seharusnya juga mampu menyuguhkan pandangan yang mengundang orang untuk berdiwana. Paling tidak para tamu yang berkunjung bisa merekam banyak kenangan di tanah yang sudah membuat kompeni Belanda jengah.

Baik itu kenangan sebagai kota tua yang sarat peradaban atau kenangan pahit sebagai ‘Kota Tsunami’ yang memilukan. Semoga ini menjadikan Banda Aceh sebagai kota sepanjang jalan kenangan, bukan Banda Aceh sepanjang jalan rumah toko. Betul tidak?

Opini ini sudah dimuat di Harian Serambi Indonesia, 22 April 2008