,

    tsunami, tsunami aceh, banda aceh,

    BERDIWANA ke Ulee Lheue, saya membayangkan apa yang terjadi 135 tahun silam, ketika Pante Ceureumen digebrak Belanda. Pada 26 Maret 1873, mereka menyatakan perang kepada Aceh. Dari kapal perang Citdadel van Antwerpen, Marnix, Coehoorm, dan Bronbeek kompeni menggempur daratan Aceh.

    Setelah maklumat perang dinyatakan, baru Senin, 6 April 1873, Belanda mendaratkan pasukannya di Ulee Lheue dibawah pimpinan Mayor Jenderal J.H.R Kohler. Sepekan kemudian, Kohler wabakiras alias wabakireuh ditembak pejuang Aceh pada 14 April 1873.

    “Oh god, ik ben gtroffen (Ya Tuhan, aku kena),” kata Kohler setelah sebutir peluru menembus dadanya. Dia tewas di depan Masjid Raya Baiturrahman, pada pagi hari sekira pukul 8.30. Saat itu, dia baru saja mengelilingi Masjid Raya dengan teropongnya dalam upaya mengintip tentara Aceh.

    Sekarang, untuk melihat tempat Kohler tertembak masih ada pohon geulumpang atau kelumpang (sterculia foetida) di dekat gerbang kiri Masjid Raya. Orang Belanda menyebut pohon itu Kohlerboom atau pohon Kohler. Kalau ingin melihat memorial park-nya pun masih ada.

    Tewasnya Kohler praktis menggegerkan. Seorang jenderal Belanda mati ditembak di wilayah jajahannya. Nama Aceh ikut terdongkrak, lantas, menjadi buah bibir di daratan Eropa dan belahan dunia lainnya. Kabar soal agresi ke Aceh ikut menghiasi Koran-koran dunia; The New York Times dan London Time. Belanda pun menuai malu besar.

    Sampai kini, kita masih bisa melihat pohon Kohler dan kuburan para marsose Belanda yang merenggang nyawa dalam Perang Aceh. Kuburan Militer Peutjut begitu nama yang ditabalkan. Ribuan nama prajurit Belanda yang tewas di masa menaklukkan Aceh dipahat di dinding marmer gerbang masuk Kerkhoff.

    Menariknya, nama yang tertera di sana lengkap dengan tempat serta tahun kematiannya. Contoh; Kandang 1871, Missisigit Raya 1873-1874, Aroen 1875, dan Kota Toeankoe 1889. Datanya, tercantum dari 1873 sampai 1935. Syukurlah, sisa-sisa dokumen fisiknya masih bisa dilihat kendati sudah sedikit uzur. Tapi, paling tidak masih berjejak meski nyaris tak ada yang peduli.

    Memelototi itu, saya takjub luar biasa. Dari segi mengelola fakta sejarah–biarpun itu pahit--, mereka hebat. Tentu, ini belum lagi dokumentasi yang tersimpan rapi di Leiden sana. Aneh juga, selama ini generasi Aceh cuma membaca dan mendengar itu dari hikayat-hikayat yang ditulis. Memang banyak hikayat yang mengisahkan kegigihan pejuang Aceh masa silam.

    Perang dan Tsunami


    Lalu, pekan kemarin saya kembali ke Ulee Lheue terpakur lagi di sana. Kini saya tak melihat lagi ada Pante Ceureumen. Pantai itu ditelan laut setelah diamuk gelombang maut. Saya tak pernah membayangkan kengerian yang terjadi dalam musibah 26 Desember 2004 silam. Saat lidah tsunami menjilat daratan Aceh, di pagi Minggu. Lalu, semua porak-poranda. Ada ratusan ribu nyawa melayang dan hilang ketika itu.

    Bagi yang selamat dia senantiasa berucap; “Alhamdulillah ya Allah, lon mantong neu bie panyang umu (Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi panjang umur).” Masjid Baiturrahim di Ulee Lheue menjadi saksi bisu dari kemurkaan alam, tiga setengah tahun silam.

    Musibah ini kembali membuat Aceh tenar di dunia. Kali ini juga akibat perang plus tsunami yang berandil menanyarkan tanoh rincong. Perang yang sudah 30 tahun berkecamuk juga punya saham ‘mengharumkan’ Aceh. Kemudian ditambah lagi tsunami yang makin membuat Aceh begitu dekat dengan sahabat-sahabat di benua lain. Hanya saja, jika seabad silam karena kegigihan dan keperkasaan prajuritnya, kini malah terbalik. Kedukaan dari peristiwa alam terbesar dalam sejarah peradaban manusia terjadi di Aceh. Itulah tsunami, sebuah maklumat Tuhan—yang dari kacamata agama dilihat sebagai cobaan— kepada hamba-NYA yang sudah bangga berselimut dosa.

    Setelah ie beuna atau smong—kata syedara kita di Simeulue— nama Aceh tertoreh dengan tinta hitam di berbagai koran dunia. Kabar bencana dahsyat tsunami menghiasi koran elite mulai dari yang terbit di Washington, Amerika Serikat sampai di London, Inggris Raya. Tentu saja tak ketinggalan dengan Ashahi Shimbun di Jepang. Intinya mulai dari Kutub Utara hingga ke Selatan semua berduka untuk korban tsunami di sejumlah negara.

    Tsunami itu juga yang membuat anak-anak distrik Sumaysi, Arab Saudi, Mondera, di Portugal, Bacharach di Jerman atau distrik Yamagata di Jepang serta kaum Aborigin di Australia ikut larut dalam duka. Mereka pun mau menyumbang apa yang dia punyai. Atas nama kemanusiaan, empati dunia menguat. Orang Eropa, Amerika dan sebagainya menjadi begitu lengket dengan tanoh Aceh. Tak ada yang bertanya, agama, ras dan warna kulitnya apa. Semua menjadi sahabat negeri Aceh.


    Seabad Tsunami


    Tujuh bulan lagi, kisah tsunami memasuki masa 1.460 hari. Memang, jika dilihat dari tarikh, empat tahun waktu yang paling singkat. Tapi Anda tahu di mana sekarang jejak tsunami? Sudahkah tertera dalam bingkai kaca, untuk dikenang dan menjadi renungan bersama? Apakah kita harus mencari ke sebuah Museum di Tokyo atau di sebuah gerai di Pattani, Thailand.

    Tapi, semua orang tahu, kalau smong bin ie beuna terjadi di Aceh. Dan itu paling dahsyat. Tak salah lagi. Sayangnya, aroma tsunami kini bagai tak berbau lagi. Lantas apakah kita harus menunggu tempo seabad, untuk melihat seperti yang didata Belanda? Entahlah! Apakah kita harus berdiwana ke Srilanka, Amerika atau bahkan hingga ke alam baka untuk mencari memorinya.

    Lalu, haruskah, cucu dan cicit kita nanti hanya membaca kisah tsunami lewat hikayat yang akan atau mungkin ditulis ‘Dokarim-dokarim baru’. Sulit bin sukar menjawabnya. Sebab sampai hari ini, belum ada tanda-tanda ‘otentik’ ke arah sana. Kalau ada pembaca yang mulai tahu, syukurlah.

    Namun, saya tidak mendapati jejaknya seperti yang sudah ‘dicatat’ Belanda dalam Perang Aceh. Perang Aceh boleh dikatakan musibah bagi negeri Snouck Hurgronje itu. Tapi saya belum melihat model Belanda dalam musibah Aceh. Memang ada ‘Kerkhoff’ tsunami di Ulee Lheue dan Lambaro, namun itu tak lebih gundukan tanah. Bisa dimaklumi, sebab amat sulit untuk mengenali siapa saja yang terbujur di sana, apalagi untuk sebuah nama.

    Meski gelombang raya sudah lewat, dia masih meninggalkan jejak. Salah satunya kapal apung. Sebutan kapal apung sesungguhnya sudah menunjukkan sesuatu yang ganjil, unik dan misterius. Bukankah semua kapal sudah semestinya terapung? Kapal apung ini tetap saja nongkrong di tengah perkampungan padat di Punge, Blang Cut, di dalam Kota Banda Aceh, tanpa bisa digeser, diusik atau diganggu gugat. Apa boleh buat. Kapal Apung bukan hanya besar, tapi super berat. Beratnya 2.600 ton. Dari pantai terdekat, jaraknya dua kilometer lebih.

    Ditarik ke laut? Ah, ”Perlu satu tsunami lagi untuk mengembalikannya ke laut,” kata seorang turis asing yang mendatanginya pertengahan tahun lalu. Inilah salah satu tanda mata tsunami: sebuah kapal raksasa yang didorong ombak hingga ribuan meter dari tepian Pantai Ulee Lheue ke tengah-tengah permukiman di kota.

    Masih untung, nama kapal apung yang berhubungan dengan muatan yang digendong kapal ini: generator pembangkit listrik, masih terjerembab utuh hingga sekarang. Mungkin saja, jika tak dikelola, si raksasa ini akan tinggal kenangan. Karena itu sebelum benda-benda tsunami itu hilang dan sejarah pun akan menjadi hikayat, dari sekarang selamatkanlah dia.

    Tidak sulit, apalagi kita hidup di zaman canggih sekarang bukan hal mustahil rasanya kalau nama-nama korban tsunami tidak bisa kita ukir di dinding-dinding kuburan massal. Kalau kita ingin menjiplak gaya Belanda, tentu tak ada salahnya nama-nama syuhada tsunami dicatat juga. Sehingga anak cucu kita—katakannya seabad kemudian, pada tahun 2104 misalnya—bisa membaca nama kakek buyutnya yang meninggal dalam bencana dahsyat.

    Jangan sampai nanti, tsunami itu malah dijadikan dongeng peu dodaidi aneuk. Malahan, saya sempat berpikir jika Masjid Baiturrahman dan Kerkhoff tak berbekas, generasi sekarang mungkin akan berpikir, kegigihan pejuang Aceh itu hanya sebatas dongeng. Lantas, kalau suatu saat nanti tsunami pun dianggap dongeng, ke mana tanggungjawab kita yang sudah menggaruk banyak untung dari musibah itu?

    Mungkinkah kita hanya merangkai kata-katanya saja untuk menjadi hikayat? Jika dipikir-pikir, zaman Belanda saja bisa, kenapa sekarang tidak? Bukankah kini lebih maju dari seabad lalu. Tapi kok kompeni punya nama-nama prajuritnya yang mati di Aceh. Masak kita yang katanya hidup di zaman bermartabat malah tak tau nama-nama rakyat, sungguh naif. Terakhir, apakah generasi Aceh seratus tahun nanti percaya bahwa tsunami itu bukan dongeng. Entahlah... [Munawardi Ismail]


    * Artikel ini sudah pernah dimuat di Harian Serambi Indonesia, Selasa (

    , ,


    Pria ini datang dari benua biru. Dalam lima tahun terakhir dia rajin bolak-balik ke Aceh. Pekan kemarin, dia kembali menginjak tanah Aceh untuk keempat kalinya. Dia juga memantau perkembangan perdamaian di kawasan itu.

    ADA kabar bagus yang berhembus dari Komite Pariwisata Kadin Aceh (baca: Serambi Indonesia, Senin (4/5). Semoga saja kabar itu, bukan semacam ’bayang’ yang berkelebat. Tapi hendaknya benar-benar menjadi ’rahmat’ bagi kemajuan pariwisata kita.



    Jujur saja, membaca berita itu, saya seperti terbangun dari mimpi yang berbuah kabar manis, meski belum tentu semanis manggis. Tapi paling tidak, itu menjadi wahana untuk mengharumkan bunga wisata Aceh, agar dijamah ‘kumbang’ pengusaha.

    Memang, bukan cerita baru, jika kita mendengar wisata Aceh tak terawat. Tapi, di sini saya tak berkompeten memvonis siapa salah dan siapa paling benar atas kondisi itu. Kalau kita mau jujur, tentu saja semua kita salah. Meski kadar kesalahan itu berbeda-beda, menurut posisi kita di mana.

    Ambil saja contoh, kesan negatif dunia wisata di Aceh. Kesan miring itu, terasa sudah mengakar sejak puluhan tahun. Mengikis hal seperti itulah sebenarnya, yang menjadi tugas kita bersama. Bagaimana saling bahu membahu membantu menurut kadar kemampuan masing-masing.

    Kalau kita sanggupnya cuma merajut anyaman bambu sebagai kerajinan tangan, yang bakal dijadikan kenang-kenang para turis, tentu tidak usah berharap merakit kapal pesiar untuk wisatawan. Kalau kita lebih mampu berbicara dari mulut ke mulut, kenapa meski harus pakai corong.

    Lalu, jika kita memang cuma mampu menyewakan labi-labi (mobil penumpang sejenis sudako), tentu jangan berangan dulu punya taxi merek mercy. Biarlah yang seperti itu menjadi bagian orang lain yang depositonya tebal. Begitu pula dengan pemerintah. Jika visi membangun wisata tak berubah, mari sama-sama kita cemeti, biar mereka tidak sekadar menunggu komisi.

    Apalagi jika sampai kita menangkap kesan, eksekutif juga sarat dengan ’kebingungan’ dalam mengelola lumbung uang ini. Mereka sibuk sendiri, seperti ureung mumang, tidak tahu harus memulai dari mana mengelola potensi wisata yang merata di segala pelosok nanggroe.

    Potensi wisata itu sebenarnya sangat lengkap, bahkan dari yang tak ada di negeri lain, tapi ada di negeri Aceh. Saya pikir tak perlu banyak bukti. Namun kita bisa melihat sendiri, seperti wisata pantai yang alami, bahari, spiritual, wisata gerilya, tsunami, sampai ada yang dinamai wisata Islami. Meski yang Islami itu sendiri juga kadung tak jelas.

    Dari sederetan objek wisata itu, tentu ada yang amat potensial. Ambi saja contoh, wisata tsunami dan wisata gerilya. Kedua jenis wisata ini nyaris tak dipunyai daerah lain. Tapi anda saksikan sendiri, bagaimana nasibnya? Tak ada seorang pengusaha Aceh pun yang berani melirik sektor ini. Kalau ada itu pun bisa dihitung dengan jari.

    Kenapa bisa seperti itu? Saya yakin, kunci jawabannya, sudah sama-sama kita pahami. Selain butuh modal besar, juga untungnya lama kembali, untuk tidak mengatakan telat balik modal atau lama dapat untung. Mungkin, istilah ekonominya Break Even Point yang tak semudah membalik kain di jemuran.

    Jika mereka inves di sektor ini, sudah pasti, modalnya tak bisa ditarik lagi semudah kita menekan remote tivi. Praktis, risiko-risiko itu tentu sudah lebih duluan dikalkulasi. Pada sisi lain, promosi dan sosialisasi juga menjadi momok tersendiri yang membuat potensi wisata Aceh seperti mati.

    Mungkin atas dasar itulah, sehingga ada pengusaha kita lebih senang membuka ‘keude klep’ ban sigom kota, ketimbang mengelola banyak objek wisata. Faktornya, ya itu tadi: ingin instan, minus risiko, bagaimana uang seribu, bisa dengan sekejab menjadi sepuluh ribu.

    Padahal, kita tahu dua komponen —pemerintah dan pengusaha— ini memegang kendali untuk maju atau tersungkurnya nasib wisata kita. Kalau toh, kita mengeksplor habis potensi wisata Aceh itu, setidaknya tidak hanya sebatas mengkilat di kertas saja. Tapi coba implementasikan segera. Ini kesempatan, sebelum terlambat. Jika kita mau, tentu tak ada kata telat.
    Saudagar Proyek
    Jika pemerintah tidak cukup ’bernyali’ dalam mengelolanya, kenapa tidak pengusahanya yang ikut nimbrung? Rangkul saudagar. Sudah pasti, permudahlah regulasi. Ini menjadi kewajiban pemerintah. Dengan regulasi yang ’ringan’ tentu bisa memudahkan para pemilik modal untuk investasi di sektor ini.

    Kelihatannya, itu pun tidak kuasa menggoda para pengusaha Aceh —yang dulunya lebih dikenal dengan sebutan “syedaga” atau saudagar—untuk ambil bagian. Ini bisa kita lihat, menjelang lima tahun, usai bencana tsunami. Banyak objek wisata yang belum berdenyut. Perkara yang melilitnya juga amat kompleks, bukan saja budaya masyarakat kita, tapi juga pada cara pikir pelaku wisata itu sendiri.

    Memang sih, ’berniaga’ di sektor wisata tak menggoda dibandingkan dengan jasa kontruksi. Sehingga, banyak saudagar Aceh lebih memilih yang cespleg, gampang dan cepat mendapat laba bin untung.

    Fenomena itu, begitu marak sepuluh tahun belakangan. Makanya tak mengherankan jika saudagar yang kini akrab dipanggil dengan sebutan kontraktor, muncul dibanyak kantor. Menunggu turun tender banyak proyek pemerintah. Jauh berbeda dengan gaya ’kontraktor’ masa lalu yang turun ke kampung-kampung mengutip hasil bumi dengan praktik muge.

    Katanya, dulu tradisi muge sudah berkembang amat pesat. Tak sebatas hasil bumi saja. Tetapi sudah merembes ke industri dan perkebunan. Dalam kondisi terkini, prinsip muge itu tak lagi menarik untuk dilakoni, terutama dengan pola masuk lorong ke luar lorong.

    Barlian AW seorang budayawan kita, dalam media ini pada 21 Juni 2007 sudah mengulas secara lugas tentang saudagar dalam tulisannya berjudul “Spirit Muge Dalam Peradaban Aceh”. Artikel itu diturunkannya dalam rangka Menyongsong Kongres Saudagar Aceh Serantau, ketika itu.

    Menyentil lagi tulisan tersebut, praktis Aceh saat ini amat membutuhkan mereka (baca: syedaga). Terutama para saudagar yang bisa memanfaatkan potensi alam Aceh, baik itu hasil bumi maupun yang lainnya seperti mengolah alam Aceh menjadi objek wisata menarik yang bisa memasok devisa dan membuka peluang kerja.

    Yang kita dapati sekarang memang, banyak para ’muge’ berwara-wiri di berbagai intansi. Mereka menanti kucuran proyek-proyek konstruksi, setelah mendapatkan yang dingini, lalu disodor (disubkan) kepihak lain dengan imbas berharap komisi saja. Lebih sedih lagi, ’profesi’ ini terkadang hanya bermodalkan sebuah nama perusahaan.

    Maaf, mungkin anda merasa agak kasar membacanya—yang terlihat justru memberi kesan seperti para tengkulak yang melakukan praktik ’muge’ dengan cara baru. Cukup punya saham pada sebuah perusahaan, lalu mengikuti tender, lantas, pihak ketiga yang melakoni kerja itu. Si ’muge’ tadi tentu cukup menanti fee.

    Proses pola mensub-kan kerja ke pihak lain bukan cerita baru. Kabarnya, praktik semacam ini acapkali didapati selama proses rekonstruksi. Akibatnya bisa kita lihat sendiri, kualitas bangunan yang dibangun alakadar. Karena anggaran yang sejatinya besar, kemudian mengucur lebih kecil gara-gara melewati banyak tangan.

    Sejatinya pengusaha, kontraktor, saudagar itu bisa mandiri. Dia harus mempunyai jiwa entrepreneurship (kewirausahaan) yang memiliki arti luas. Sayangnya, seseorang yang punya kecakapan tinggi dalam melakukan perubahan, memiliki karakteristik yang hanya ditemukan sangat sedikit dalam sebuah populasi.

    Dengan potensi alam seperti yang sudah kita sitir di atas tadi, hendaknya para saudagar di Aceh, lebih membumi. Bukan hanya main ’muge’ dengan proyek-proyek konstruksi, yang terkadang tak banyak memberi manfaat ke masyarakat.

    Memang masing-masing punya hak asasi memilih profesi. Tetapi, ketika gara-gara proyek yang dikerjakan asal jadi, rakyat pula yang menerima imbasnya. Apalagi proyek-proyek itu juga didanai uang isi kantong rakyat, bukan milik pejabat.

    Ketika ini tercederai, saya, anda dan semuanya, punya hak untuk tidak diam saja. Setuju?

    MENYUSURI Kota Banda Aceh akhir-akhir ini, kita bagai sedang menikmati secangkir sanger di pojok Ulee Kareng. Lamban tapi pasti, pembenahan kota mulai terasa. ‘Kota Tsunami’ yang dulu meuleuhob (berlumpur), kini sedikit teratur. Terutama di beberapa ruas.


    Makanya, tak mengherankan jika usai dihayak gelombang maut empat tahun silam, kini sudah terlihat ‘jernih’, meski ada kekumuhan yang tak mengenakkan. Memang, kesannya, seakan persoalan itu klasik. Tapi jangan sampai membuat kita terus asyik.

    Bila memori kita putar sebentar keempat abad silam, kota tua yang dibelah Krueng Aceh itu, tidak seperti ini. Sudah pasti. Apalagi saat para saudagar belahan dunia berniaga rempah-rempah ke Kerajaan Aceh. Kabarnya, kekosmopolitanannya sangat kentara. Pasalnya, para pedagang yang singgah dari berbagai negara itulah yang membuat pelabuhan laut sibuk.

    Menurut Karel Frederik Hendrik van Langen dalam buku ”Inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat” yang ditulis sekitar tahun 1886 disebutkan, pada masa Kerajaan Aceh berbagai bangsa di dunia, berniaga ke wilayah tersebut.

    Pada buku yang dalam bahasa Indonesianya berarti, “Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan” K.F.H van Langen menyebutkan orang Arab, Benggali, Melaya dan Jawa, masuk ke Aceh dalam berbagai urusan.

    Kabarnya, ketika kesultanan masih bertahta, Aceh sudah tergolong sebuah kawasan kosmopolit. Ini terbukti dengan banyaknya masuk bangsa-bangsa di dunia ke Aceh, seperti disebutkan pejabat sipil Belanda yang berkuasa di Kutaraja saat itu.
    Gampong Global

    Ini artinya, sejak zaman dulu, Kutaraja, kini Banda Aceh sudah aktif dalam pergaulan internasional. Jejak sejarah lain yang masih tersisa juga sudah membumi di Aceh. Simak saja gampong-gampung Aceh seperti Lamno, Bitai, Peulanggahan, Jurong Kleng, Gigieng serta Eumperom dan lainnya.

    Bukan cuma itu, di kota kerajaan ini banyak juga kita jumpai komunitas berbagai bangsa, seperti kampung Cina, Portugis, Gujarat, Arab, Pegu, Benggali dan Eropah lainnya. Ketika itu, wilayah di bibir laut ini, benar-benar sebuah kota kosmopolitan yang berkarakter internasional.

    Denys Lombard dalam buku ’Kerajaan Aceh’ menulis, pada masa itu orang Aceh juga telah menguasai pembuatan dan pengecoran meriam. Orang Aceh juga mendapatkan ilmu pembuatan meriam ini dari orang Tionghoa.

    Dari fakta itulah, kita bisa menerka, Aceh juga menjadi tempat transit atau bertemu dan bercampurnya berbagai bangsa yang ikut membentuk identitas orang Aceh kekinian. Dengan pengaruh itulah, hidup sifat keterbukaan terhadap dunia luar, kosmopolitan, ragam etnis, toleran serta terbuka dengan anasir baru.

    Kehadiran ’kembali’ multibangsa di dunia ke tanoh Aceh, bagai ingin menonjolkan reinkarnasi cerita kosmopolitan masa silam. Kendati, mereka datang bukan berniaga, tapi lebih pada upaya sosial menyapu air mata kita yang memburai usai diaduk gempa dan tsunami.

    Seusai bencana itu, Aceh seakan kembali ke zaman kosmopolit, di mana banyak bangsa dan ras bekerja dengan tentram. Modal pasca rehab-rekon juga memungkinkan kita untuk membuka kembali buku tamu agar banyak catatan dari para pendatang.

    Kini, fasilitasnya sudah tersedia. Salah satu, hadirnya Bandara internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang di Aceh Besar. Bandara SIM juga memberi makna tersendiri. Bandara yang menghabiskan anggaran Rp330 miliar, memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter. Lebar apron dari 23.424 meter persegi menjadi 69.591 meter persegi. Begitu juga dengan sejumlah pelabuhan laut bertaraf internasional.

    Bukan cuma sekadar bandara, sarana lain juga tak kalah baiknya, ada pelabuhan laut, prasarana darat yang mulai membaik. Dengan kondisi bandara seperti itu, optimis akan mampu menggiring Aceh lebih maju.

    Tapi, semua itu tergantung kita. Mau atau tidak, kita maju bersama warga dunia. Tentu saja ketika kita punya modal yang kuat berupa fasilitas yang memadai, bukan tak mungkin itu akan membawa Banda Aceh menjadi ’gampong’ global.

    Kenapa gampong? Kesannya mungkin melecehkan. Tak berlebihan rasanya, jika saya melakabkan itu. Saya melihat ada ’kecelakaan budaya’ yang nyaris mendarah daging di nanggroe kita. Ya, di kota kita ini. Kita sebagai bagian dari warga dunia, sepertinya tidak siap untuk menuju ke sana.

    Tak perlu mengulas perkara yang muluk-muluk, misalnya dari sisi pelayanan publik yang maksimal bagi warganya, atau kinerja aparatur pemerintahan. Saya lebih melihat dari segi ketertiban saja. Aturan dibuat untuk dilanggar. Apakah salah pembuat aturan atau warganya yang miskin kesadaran?

    Berwajah Desa

    Lihat saja begitu kota ditata dengan pola yang sedikit mengglobal, tapi kita malah menemukan nuansa gampong di sekitarnya. Sejatinya, meski tinggal di gampong, kesan rapi, asri, dan bersih tetap terpelihara. Jangan karena alasan tinggal di pelosok, lantas membuat kita hidup jorok.

    Atas dasar itulah, jujur saja, saya risau melihat bangunan-bangunan megah bin mewah yang akhir-akhir ini terpacak. Kerisauan itu rasanya cukup beralasan. Ketika kita mendapati banyak kekumuhan dan kekampungan yang tak elok di mata. Jadi tak salah, jika ada yang mengatakan gampong ini bak ’kota berwajah desa’.

    Kekumuhan terjadi di mana-mana. Sementara pada sisi lain, penguasanya ingin memoles kota dengan gaya moderen (baca: global). Namun, pada tempo yang lain tak menyiapkan warganya untuk siap menerima perubahan itu. Bisa dilihat dengan minimnya sosialisasi ke masyarakat.

    Kekumuhan itulah yang seharusnya segera diberantas pemerintah kota. Apalagi nyaris setiap ruas jalan selalu ditimpangi dengan kios-kios kecil yang bukan saja merusak ’suasana’, tapi paling tidak teratur. Bisa sesuka mereka saja. Sehingga memberi kesan kota ini tanpa aturan.

    Keberadaan kios ini, terkadang memang membawa manfaat bagi rakyat kecil. Tapi pada sisi lain, pemerintah menertibkan mereka, agar idak serampangan memasang dan berjualan, apalagi sampai memakan lahan parkir. Ini pula yang ‘merusak’ pemandangan kota yang sedang berbenah ini.

    Kondisi ini bisa kita saksikan sepanjang ruas jalan di Banda Aceh. Kesannya, jika tanpa kios kayaknya bukan Kutaraja eh Banda Aceh namanya. Tapi syukur, belakangan pemerintah kota sudah mulai menindak tegas prilaku ini. Semoga tindakan tegas ini kontinue dan tanpa pandang bulu.

    Begitu pula dengan ulah para pedagang buah, yang memacak mobil seenaknya di ruas jalan-alan protokol. Mereka bukan cuma menyerobot lahan parkir, juga menambah beban para petugas kebersihan. Kalau bersih, rapi, teratur, tidak amburadul mungkin masih bisa kita amini dalam batas toleransi.

    Tapi, yang terjadi malah sebaliknya. Selain mereka seenaknya saja, juga kurang peduli dengan kebersihkan. Tapi belakangan ini, kayaknya Walikota sukses menggeser itu dari pusat-pusat strategis. Ini mungkin langkah berat, tapi daripada memberi kesan miris, itu pilihan paling akhir.

    Selesai itu, muncul pula problem lain yang tak kalah pusingnya. Itu tak lain dengan munculnya, puluhan tenda di setiap ruas jalan. Tenda pulsa ini, pada satu sisi upaya membantu sebagian mereka mencari income sampingan. Pada sisi lain, mereka juga terkadang, ’berkemah’ sembarangan. Asalkan sedikit lapang, langsung main pasang, tanpa menghiraukan sempit atau menganggu tidak orang lain.

    Terkadang, sialnya lagi, tenda-tenda itu ditumpuk begitu saja di atas median jalan, sampai-sampai rumput pun tak ada ruang buat bernafas. Memang, itu semacam simalakama bagi siapa saja yang menjadi walikota. Bagaimana tidak, pada saat lapangan kerja sempit, warga tak punya pilihan lain, kecuali berdagang dan berdagang.

    (Surat Terbuka Untuk Peraih Nobel Perdamaian 2008)

    YANG Mulia Tuan Martti Ahtisaari. Mitä kuuluu Mister Ahtisaari. Toivon, että sinusta tuntuu hyvältä. Kehu teidän palkinnon. (terjemahan bebasnya; apakabar Mister Ahtisaari, saya harap Anda baik-baik saja. Selamat atas penghargaan yang Anda terima...). Tuan, kami rakyat Aceh, pantas memberi apresiasi atas Nobel Perdamaian yang Anda terima.


    Ini warkah saya tulis secara terbuka agar para Yahwa dan Mawa di segala pesolok gampong Aceh ikut membaca. Sebab merekalah yang menikmati ’pohon’ damai sesudah Anda bantu semai. Damai itu, membuat mereka bisa kembali ke ladang, mulai dari tanom pade sampai pula campli, tapi bukan pula pingkui.

    Maaf kalau ketika membuka surat ini, saya mengawali dengan mengutip bahasa Suomi, bahasa yang –mungkin--Anda pakai sehari-hari. Kalau salah harap maklum, karena ini saya kutip dari internet. Dengan teknologi, Aceh dan negara Anda cuma selebar komputer jinjing.

    Kini, saya tidak tahu, apakah Anda masih tetap memantau situasi Nanggroe Tsunami; Aceh. Apalagi sesudah tuan menerima Nobel Perdamaian pada 10 Desember lalu. Setahu saya Anda menjadi orang ke 89 yang menerima Nobel di bidang perdamaian, setelah Jean Henri Dunant dari Swiss dan Frédéric Passy asal Perancis yang menerimanya pertama kali pada 1901.

    Tuan Martti, saya ingin kabari bahwa, menjelang Pemilihan Umum 2009 nanti, situasi Aceh diprediksikan bakal panas sekali, bukan karena ekses pemanasan global atau gara-gara hutan yang terbakar. Suasana itu dipengaruhi oleh suhu politik. Apalagi pemburuan kursi legislatif juga kian ketat dengan adanya partai lokal di sini. Padahal kami berharap, Pemilu nanti bisa sejuk, sedingin salju di Helsinki. Tapi apa daya, semua kadung terjadi.

    Tuan, kami rakyat jelata, tidak bicara soal tahta. Kami tahu, pemilu itu pesta demokrasi, kalau ’enak’ kami ikuti, jika tidak juga tak boleh dipaksai. Apalagi sampai harus membuat fatwa haram bagi yang tidak berpartisipasi (baca: golput). Maaf tuan, saya tidak menggurui, mungkin begitulah prinsip orang berdemokrasi. Tak boleh intimidasi apalagi memaksa sesuka hati.
    Tak Ingin Konflik
    Beranjak dari klausul perjanjian yang sudah ditandatangani, kami tahu ada perkara mulia di sana buat rakyat jelata. Dengan damai, kami bisa hidup merakit asa yang sempat dihayak senjata. Menata negeri supaya maju. Agar rakyat bisa hidup sejahtera, tanpa perlu menadah tangan meminta-minta. Dengan potensi yang melimpah, kami ingin, supaya rakyat juga tidak perlu hidup susah. Meski itu tidak mudah, tapi jangan pula dibuat hati rakyat makin gundah. Pasalnya, banyak aturan yang menjadi amanat undang-undang, tapi belum juga kelar. Bagaimana ini Tuan?

    Bagi kami, itu tugasnya petinggi negeri yang sedang bertahta. Mereka berhak menagih dan meminta kepada yang lebih berkuasa di Jakarta. Kami hanya rakyat jelata, cuma ingin agar tak ada lagi amuk senjata. Tuan Presiden lebih tahu, konflik yang membuat hidup menjadi pelik. Oleh karena itu, kami rindu Aceh tanpa mesiu. Rindu Aceh tanpa perang, termasuk ’perang’ kata-kata, seperti banyak diberitakan media. Jangan sampai pula, gara-gara perang-perangan membuat kami berhenti berladang.

    Kami tak ingin, petinggi di sini saling tuding menuding. Semuanya harus akur. Semua pihak seharusnya bersanding, bukan bertanding. Biarlah yang bertanding itu para pemain sepakbola saja. Betul tidak Tuan? Lalu, kalau ada rasa curiga sebaiknya di-stipo saja. Jangan curigai bahwa kami ingin merdeka lagi, merdeka itu sudah cukup sekali, sebab setelah itu mati.

    Tuan Martti. Kami sudah lelah berpeluh darah. Kami berharap damai itu tidak semu seperti yang diketuskan petinggi negeri. Seharusnya itu kita jaga bersama-sama, agar damai tidak sirna. Bukan itu saja, kita pun harus memupuk damai ini dari yang katanya semu menjadi nyata, jika dia belum tumbuh, mari kita sirami biar dia cepat berakar.
    Panglima Ahtisaari

    Tuan Ahtisaari. Di hari Anda menerima penghargaan bergengsi dalam karier sebagai politisi, sebenarnya kami ingin memberi juga sebuah gelar untuk Tuan. Boleh jadi itu sebagai rasa terima kasih, atawa sebagai tanda jasa untuk Anda yang paling istimewa. Ya, Anda telah berjasa bagi perubahan Aceh.

    Setahu saya, para endatu kami dulu juga acap memberi gelar kehormatan kepada mereka yang sudah berjasa. Gelarnya pun ada macam-macam, tapi yang pasti itu amat-amat terhormat. Namun, sampai saat ini, saya melihat belum ada usul dari orang yang membidangi adat-isitiadat guna memprakarsai itu.

    Saya yakin, mereka bukan lupa, tapi sedikit sibuk mengurusi proyek. Ya, mulai dari proyek jalan becek, sampai saya tak tahu hendak bilang apalagi ke Tuan. Karena ’gelombang’ anggaran yang datang ke Aceh, bak hujan turun dari langit. Semoga ini tidak membuat mereka lupa dataran. Sebab kalau lupa, bisa-bisa mereka harus ’berenang’ di kamar sempit lembaga permasyarakatan.

    Tuan Presiden, saya yakin dedikasi Anda itu tanpa berharap imbalan dan pamrih. Semua bermula dengan ketulusan merakit perdamaian. Soal sebuah gelar, ini bukan untuk menambah euforia saja. Tapi murni sebagai bentuk menghargai kerja orang lain. Ini tulus sebagai rasa terima kasih untuk kerja berat yang sudah Tuan perbuat.

    Karena itu, jika Anda berkenan datang lagi ke nanggroe kami. Saya ingin memberi gelar tinggi, mungkin tak setinggi gunung Halimon, sebab tak kuasa kami daki. Buktinya, kami pernah 32 tahun terperosok di sana. Ah, itu masa lalu Tuan, sudah kami kuburkan bersama puing-puing gelombang tsunami.

    Tapi anteeksi (maaf) Tuan, saya belum punya referensi tentang banyak gelar warisan nenek moyang kami. Mungkin semuanya masih tersimpan rapi dalam almari di Leiden, Belanda. Nah, ini kesempatan lagi untuk kembali studi banding atau mencari jejak ke sana. Masalahnya bukan cuma itu saja Tuan, sampai saat ini pun, yang berhak memberi gelar belum ada. Kalau tidak salah Wali Nanggroe namanya. Itu pun, sampai kini, kami tahu siapa orangnya.

    Qanun Wali Nanggroe yang menjadi amanat dari Helsinki pun tak kami ketahui juntrungnya. Kabarnya sudah disusun rapi, tapi belum finalisasi. Sekali lagi anteeksi Tuan, itu tugas anggota dewan, jadi kami tak berani campuri. Kami rakyat jelata hanya bisa diam untuk sementara. Sembari menunggu aturannya, tak ada salahnya kami mulai menyeleksi gelar yang tepat untuk Tuan.Sambil menanti kelar Qanun Wali Nanggroe.

    Mungkin biarkan kami menggelari Anda panglima saja. Ya, Panglima Martti Ahtisaari. Panglima itu juga jabatan yang sudah lazim di tempat kami. Contohnya ada Panglima Laot. Lembaga Panglima Laot ini sudah berdiri sejak Sultan Iskandar Muda. Dia itu raja kami dahulu kala yang gagah perkasa, membuat Aceh kaya raya.

    Gelar itu, tak mungkin kami sematkan untuk Tuan. Karena Tuan berjasa bukan hanya di laut dan darat saja. Damai itu membuat semua sendi kehidupan berdenyut lagi. Kemudian ada lagi Panglima Uteun, tapi ini tak cocok dan tak banyak dipakai, sebab mereka hanya Pang Seuneubok.

    Lalu Panglima Polem, ini gelar untuk kalangan bangsawan istana. Jadi yang berhak menyandang itu hanya orang-orang yang berdarah biru saja. Begitu pula dengan Panglima Kawom. Ini juga skopnya kecil, hanya untuk kelompok atau kalangan sebuah etnik saja. Panglima Tibang sama juga. Dia hanya mengurusi urusan syahbandar pelabuhan. Dalam negara modern sekarang –mungkin—dia setara dengan kepala imigrasi. Untuk sekedar Tuan ketahui, Panglima Tibang pun kadung cacat namanya. Kesannya sudah negatif.

    Kalau Panglima Prang, jelas-jelas tak mungkin lagi, sebab negeri ini sudah damai. Kalau Panglima Damai juga lebih-lebih salah kaprah, sebab tak ada literaturnya dalam kamus masa silam Aceh. Untuk sementara sebagai bentuk penghargaan, tak ada salahnya kami panggil Panglima Martti saja. Sembari menanti gelar yang layak dari lembaga yang berhak menganugerahinya. Semoga Anda berkenan.

    Tuan, Anda pasti tambah bingung melihat tulisan ini. Logis sekali, sebab saya tidak menulis dalam bahasa yang Anda pakai sehari-hari. Dan, kalau --mungkin saja-- ada orang yang kurang senang dengan warkah ini. Anggap saja ini tulisan lalu. Eh, angin lalu maksud saya.

    Sebab niat saya hanya ingin merekam suara jelata yang sudah bertumpuk dari Sabang hingga Tamiang. Karena ini juga harapan mereka di Ate Fulawan (Simeulue) sampai Lawe Bulan (Aceh Tenggara). Ini pula keinginan orang-orang Lembah Seulawah sampai lewat Bener Meriah, juga hasrat para pedagang dan nelayan. Harapan petani dan semua mereka yang mengagungkan damai.

    Makanya Tuan, jika negeri ini damai, kami tak rugi. Kalau ada yang masam muka karena Aceh begini, itu musuh yang harus dipreteli. Betul tidak Tuan? Kiitos (terima kasih) Anda sudah bersedia menyimak surat ini. Anteeksi jika ini tak berkenan di hati. Näkemiin!

    MUMPUNG ini bulan suci Ramadan, tak ada salahnya saya sedikit mengelitik optik saraf pikir kita. Bukan bermaksud berkhutbah, apalah mengajari. Tapi, saya pikir ini benar-benar harus kita cermati, syukur kalau kemudian menjadi ikhtibar bagi kita semua.


    Saat membaca koran ini, mungkin saja Anda baru selesai Salat Subuh, atau sudah kelar Salat Dzuha. Alhamdulillah sekali, jika itu yang kita lakukan selama Ramadan. Berlomba-lombalah dalam mengerjakan amal saleh. Dan masjid menjadi satu-satu pusat konsentrasi kaum muslimin dalam berubudiah kepada Allah Swt.

    Bicara soal masjid sebagai rumah Allah, banyak ’perkara’ yang menggelitik otak waras saya. Dari berbagai literatur yang saya ’baca’ baik tersirat maupun tersurat, di Aceh memang cukup banyak masjid. Sampai-sampai ada yang menjulukinya sebagai daerah seribu masjid.

    Setahu saya, Istanbul di Turki sana, juga paling layak dijuluki Kota Seribu Masjid. Negera yang terletak di dua benua antara Asia dan Eropa, itu tidak hanya terdiri dari beragam masjid yang cantik dan indah-indah. Akan tetapi Istanbul punya kekayaan budaya dan sejarah yang memukau. Zaman Romawi, kota ini disebut dengan Konstantinopel, namun namanya berganti setelah Kekaisaran Ottoman menaklukan kota ini.

    Masjid indah, berbagai peninggalan Romawi dan masa kekaisaran Ottoman, seakan tersusun indah dan rapi membentuk kota Istanbul. Kabarnya, Istanbul sengaja membuat satu tempat yang dikenal dengan Old City, sebagai sebuah situs sejarah yang dilestarikan.

    Masjid Bersejarah

    Mengulik soal sejarah, saya percaya masjid-masjid di Aceh juga tak kurang kental nuansa ini. Memang harus diakui banyak rumah Allah di Aceh yang sarat nilai historisnya. Namun yang disaksikan generasi muda sekarang, malah sebaliknya. Hanya ada secuil masjid kita yang sejarahnya diketahui anak zaman kini. Itu pun berdasarkan cerita turun temurun.

    Kita contohi saja, Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Tgk Syik Dianjong, Peulanggahan, Banda Aceh. Masjid Indrapurwa, yang kini tak lagi berbekas setelah digerus tsunami. Lalu, ada Masjid Indrapuri di Aceh Besar, Masjid Tgk Syik Dipasi, Pidie. Ini cuma bahagian kecil saja. Cukup banyak masjid-masjid lain yang menyimpan ceritanya sendiri. Kalau kita tulis tak cukup halaman koran ini.

    Selain menyimpan kisah beragam, saya yakin hampir semua kabupaten dan kota di tanoh Aceh ini punya masjid dengan kualitas sejarah berbeda-beda. Baik itu karena dibangun oleh ulama-ulama terkenal, atau bahkan inisiatif dari kaum muslim sendiri masa pergolakan atau era penjajahan.

    Lalu, pada era mutakhir kini, sejumlah masjid di Aceh juga mengalami fenomena yang spektakuler. Bagaimana tidak, cukup banyak masjid yang selamat dari terjangan gelombang gergasi; tsunami. Dia masih kokoh, meski sudah ada sebagian kecil renovasi di sana-sini. Tapi, dia bisa dibilang mencatat sejarah baru bagi masjid-masjid di Aceh.

    Karena itu, tak mengherankan, jika tempat ibadah ini, amat potensial juga untuk dikembangkan menjadi tempat wisata relegius. Apalagi situs-situsnya berserak seantero Nanggroe Aceh Darussalam. Tapi sayang tak ada direktori yang menshahihkan itu. Jika ada sebuah buku yang memuat seluruh daftar nama masjid, tidak termasuk musala tentunya, maka akan lengkaplah julukan daerah Serambi Mekah.

    Selain nama dan alamat masjid, juga tercantum fasilitas, kegiatan, arsitektur bangunan, dan sejarahnya. Tentunya, dilengkapi pula foto-foto masjid yang dinilai memiliki nilai sejarah tinggi. Misalnya, kisah Tgk Syik Dianjong, atau Masjid Raya Baiturrahman. Tapi jangan masukkan pula acara-acara semacam deklarasi ini itu yang acap digelar di masjid raya.

    Namun mampukah elemen terkait mengelolanya? Ini sulit mendapatkan jawaban. Karena –-boleh jadi-- ada oknum-oknum tertentu yang menjadi pengurus, bukannya memakmurkan masjid, tapi sebaliknya; mencari kemakmuran pribadi di masjid.

    Sebagai daerah basis muslim, rasanya miris juga jika kita mengingat ’nasib’ masjid-masjid di sini. Kendati ’mengoleksi’ banyak masjid dengan nuansa penuh sejarah, tapi hanya sedikit saja yang menjadi tempat indah nan teduh untuk disambangi.

    Beda dengan yang lihat di Masjid Kubah Emas di Depok, Jawa Barat. Bagi warga Kota Kembang, Jakarta dan daerah sekitarnya, mengunjungi masjid Kubah Emas memberi nuansa yang berbeda, terutama untuk berwisata relegius.

    Pengunjungnya tak tanggung-tanggung. Setiap akhir pekan, masjid itu, selalu ramai dikunjungi orang. Bus-bus wisata besar dari luar daerah banyak yang datang ke masjid megah ini. Makanya, jalan menuju ke arah masjid ini pun sudah macet sejak pagi hari. Banyak pengunjung yang terpesona dan terkagum-kagum melihat kemegahan masjid itu.

    Nama sebenarnya adalah Masjid Dian Al Mahri. Kubahnya dilapisi emas 24 karat, karena itulah masjid ini terkenal dengan sebutan Masjid Kubah Emas. Masjid ini tepatnya berdiri di Jalan Meruyung, Kelurahan Limo, Kecamatan Cinere, Depok.

    Masjid yang dibangun pada 1999 ini memang sangat megah. Luas bangunan masjid milik Hajjah Dian Djurian Maimun Al Rasyid ini 8.000 meter persegi. Sementara lahannya seluas 70 hektare. Arsitekturnya, secara umum mengikuti masjid di Timur Tengah.

    Yang amat menonjol dari masjid ini, tentu saja kubahnya yang dilapisi emas. Selain satu kubah utama yang besar, ada empat kubah kecil yang mengelilinginya, semua dilapisi emas. Kubah berjumlah lima malambangkan rukun Islam. Kemudian juga ada enam menara yang menjulang setinggi 40 meter. Puncak menara dihiasi kubah kecil, yang juga dilapisi emas. Soal jumlah menara yakni enam itu melambangkan rukun iman.

    Kemegahan masjid ini juga didukung dengan taman yang mengelilinginya yang ditata apik dan rapi. Warna-warni bunga bougenvil dan adenium membuat segar dan cantik masjid. Daya tarik masjid itu, sudah pasti pada kubahnya yang berkilau.

    Masjid Kita

    Melihat masjid Kubah Emas itu, sekilas saya teringat dengan masjid Lampriet yang sudah selesai dibangun atas bantuan sebuah negera Timur Tengah. Keberadaannya sungguh megah, meski dia tak berkubah emas. View-nya pun amat menarik bila dijepret para fotografer buat hiasan kalender.

    Bukan hanya Masjid Al-Makmur itu saja, banyak lokasi lain tak memberi nuansa teduh dan indah bagi pengunjungnya. Bagaimana tidak, mayoritas masjid-masjid kita di Aceh kurang dikelola dengan baik. Jangankan berharap dihiasi taman-taman dan penghijauan, untuk soal kecil saja tak bisa diurus.

    Sekilas, masalah cilik ini memang ringan, apalagi kalau bukan soal kamar kecil. Bicara toilet dan tempat wudhuk di masjid-masjid kita, seakan dipusingkan dengan bau pesing (bee chueng). Bukan cuma karena banyak dihiasai ’karat’, akan tetapi jorok dan kotor juga. Ini memang memiriskan. Sampai-sampai, bila kita mampir hendak buang air kecil, bukan air yang keluar. Namun, yang hendak keluar pun malah masuk lagi.

    Ini memang soal sepele. Tapi masalah yang ditimbulkan kemudian amat besar. Selain terbangun image tak bersih, juga terkesan tak ada yang gubris. Kita bisa menerka berapa persen masjid-masjid kita yang selalu menjaga kebersihan kamar kecilnya. Kotor dan jorok seakan-akan sudah menjadi ciri khasnya. Sungguh memalukan. Padahal ini fasilitas umum, yang acapkali dipakai orang yang mampir dari berbagai pejuru.

    Mungkin, janganlah kita terlalu jauh bercerita, soal halaman masjid yang indah, asri, teduh penuh tanaman. Ini langka. Kalau mau yang gersang banyak. Tapi yang muncul sekarang adalah fenomena mendirikan masjid yang megah di mana-mana. Bahkan, cukup banyak masjid yang kategorinya ’kecil’ dan masih bisa dipakai untuk beribadah, malahan dirombak dan desain ulang, sehingga menjadi luas dan lebar.

    Sementara ada masjid yang sudah ’mapan’, tapi masih pula direnovasi dengan dalil mempercantik dan sebagainya. Semua berlomba-lomba, sampai-sampai di satu kemukiman ada tiga masjid, belum termasuk meunasah.

    Ini terjadi, karena ada klaim kepemilikan rumah ibadah, mulai dari milik keluarga, sampai milik kemukiman hingga punya pemerintah. Memang, membanggakan jika kita mendirikan banyak rumah Allah. Namun, sejatinya tidak menjadikan itu untuk bahan ’koleksi’ saja. Pasalnya, kehadiran jamaah juga tak sebanding dengan luas masjid itu sendiri. Kita bisa lihat, kapan masjid itu penuh sesak, kalau bukan saat Salat Jumat saja.

    Sementara Magrib dan Shubuh, masjid kosong. Kalau Magribnya ada tiga shaf, maka Shubuh lebih maju lagi. Ada tiga atau dua orang; tgk imam, muazzin, dan bileue. Lalu timbul pertanyaan, kalau kondisi seperti ini, kenapa kita mesti berlomba-lomba dengan bangunan megah?

    Padahal yang harus kita bangun dan perbaiki adalah akidah dan mempertebal keimanan umat yang sudah keropos. Melihat fenomena ini, lembaga berwenang pun laksana macan ompong. Tidak menyerukan apapun. Misalnya, meminta para panitianya bersabar dulu, jangan berlomba-lomba ’mengoleksi’ masjid, disaat umat makin jauh dari rumah Tuhan.

    Sebab hakikat membangun rumah ibadah, bukan karena mempertaruhkan gengsi antar kampung. Tapi bagaimana memenuhi kebutuhan umat dalam beribadah. Karena, jangan kita lihat saat Salat Jumat dan Idul Adha, tapi tengok juga seusai Magrib dan Insya. Berapa shaf jamaah masjid kita?

    Oleh Munawardi Ismail
    Koordinator Aceh Journalist For AIDS

    ACEH mulai diselubungi warna merah (bahasa Aceh mirah). Merah bukan karena kembali bersimbah darah. Tapi ini bisa lebih parah dari pengangguran yang sudah mewabah. Atau tingkat kriminalitas yang makin bertambah. Memang, merah yang satu ini secara kasat mata —mungkin— kita tak melihat dan tak pula mempercayainya. Tapi, epidemik itu sekarang menyantroni tanoh endatu.

    Epidemik HIV dan AIDS di Indonesia dan khususnya Aceh dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang dapat menghancurkan generasi sekarang dan yang akan datang. Kondisi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti disebutkan Gubernur Irwandi Yusuf pada peringatan Hari AIDS sedunia 1 Desember 2007 lalu, sudah tidak steril lagi.

    Faktanya memang tak salah. Pascatsunami, kasus warga terjangkit virus human immunodeficiency virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Aceh ‘mengagetkan’. Karenanya, HIV dan AIDS sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Dikhawatirkan, akibat arus perpindahan (migrasi) penduduk di Aceh yang kian terbuka,
    tidak menutup kemungkinan akan munculnya ‘iceberg’ HIV dan AIDS ke permukaan. Ini berarti jumlah kasus HIV dan AIDS akan meningkat.

    Nah, bila mengacu pada data Departemen Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus HIV dan AIDS di Aceh, dikabarkan melonjak. Medio 2007 mereka mengeluarkan estimasi populasi Risiko Tinggi Tertular HIV di Aceh. Data tersebut memperkirakan ada 1.095 kasus HIV dan AIDS di tanah rencong.

    Data yang dirilis Depkes itu menyebutkan, angka 1.095 kasus itu meliputi penggunaan injection drug user (IDU) atau pengguna narkoba suntik; wanita dengan pekerja sosial (WPS) atau PSK; Pelanggan WPS; Lelaki PS/Gay/LSL; dan Narapidana. Kemudian ada juga pasangan IDU dan non IDU, Sementara itu, untuk pasangan pelanggan waria tidak ditemukan kasus terjangkit HIV dan AIDS.

    AIDS di Indonesia

    Kasus AIDS pertama kali ditemukan di Indonesia tahun 1987 dan sampai dengan Desember 2007 tercatat terjadi 10.384 kasus dengan korban meninggal dunia 2.287 orang. Data yang diperoleh dari Ditjen PPM dan PL Depkes menyebutkan, sebanyak 16.288 orang dinyatakan positif terinfeksi HIV dan AIDS.

    Di Aceh sendiri, kasus HIV dan AIDS mulai terungkap pada 2004, yakni hanya satu kasus saja. Lalu, data terakhir per 29 Februari 2008 ditemui sebanyak 19 kasus. Jumlah tersebut juga tidak bisa menjadi pegangang. Bisa saja, besok, lusa akan bertambah lagi. Sebab, banyak kasus AIDS di Aceh tidak terdata.

    Penyebabnya adalah sebagian masyarakat belum mengerti dan mengikuti pemeriksaan di Voluntary Conseling Confidential Testing (VCCT). Oleh karena itu, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Aceh mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota terus melakukan pencegahan dan penyuluhan penyakit HIV dan AIDS.

    Bahkan, untuk menangani ODHA (orang dengan HIV-AIDS) sudah ada Klinik Pelayanan HIV dan AIDS atau Voluntary Conseling Confidential Testing (VCCT). Kini pun, sudah ada delapan rumah sakit yang menjadi rujukan, antara lain Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh, Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda, Rumah Sakit Bayangkara, RSU Sigli, Kabupaten Pidie, RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat, RSU Kuala Simpang, Aceh Tamiang, RSU Langsa, dan RSU Lhokseumawe.

    MRAN
    Menyikapi fenomena terkini di Aceh, diperlukan sebuah gebrakan sosial dengan merapatkan barisan untuk menanggulangi serta mencegah HIV-AIDS. Akhirnya, berbagai lembaga di Banda Aceh mengambil langkah-langkah untuk merenungi dan juga membangkitkan semangat juang masyarakat dalam melawan penyakit yang belum ada obatnya itu.

    Atas dasar itulah, pada Jumat 23 Mei lalu, hadir sebuah malam renungan di Taman Sari, Banda Aceh. Malam Renungan AIDS Nusantara (MRAN) 2008 namanya. Dia bukan sekadar malam renungan saja. Itu menjadi momentum untuk memberikan edukasi mengenai AIDS. Selain itu, juga memberikan advokasi kepada pengambil kebijakan.

    Kita berharap Malam Renungan AIDS menjadi sebuah aksi layanan penting bagi pemersatu masyarakat sipil dengan pemerintahannya, guna menghilangkan hambatan-hambatan sosial, sehingga dapat memunculkan harapan pada generasi berikutnya dalam penanggulangan penyakit yang dimaksud. Sebab AIDS itu, bukan lagi masalah dunia luar semata-mata, akan tetapi sudah menjadi bagian dari masalah kita di Serambi Makkah.

    Bagi Aceh, ini MRAN kedua. Sedangkan di Indonesia sudah dihelat sejak 1991 yang bermula di Kota Buaya Surabaya. Awalnya dikenal dengan sebutan “Malam Tirakatan Mengenang Korban-Korban AIDS”. Malam tirakatan AIDS tersebut diselenggarakan pada Ahad, 19 Mei 1991 dengan koordinasi oleh Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) bekerja sama dengan Persatuan Waria Kotamadya Surabaya (Perwakos).

    Para pesertanya tidak berasal dari kedua organisasi tersebut saja tetapi hadir juga para pekerja sosial, dan pemuka masyarakat yang prihatin dan peduli AIDS. Acara Tirakatan AIDS dengan menyalakan lilin dilakukan dalam rangka menunjukkan rasa solidaritas terhadap mereka yang menderita AIDS termasuk dua orang di Surabaya. Malam tirakatan AIDS juga dalam rangka mengenang mereka yang sudah meninggal karena AIDS sekaligus untuk saling menyadarkan bagaimana menjalani kehidupan seksual yang sehat dan bebas dari AIDS.

    Malam Renungan AIDS Nusantara merupakan kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan setiap tahun —biasanya dalam bulan Mei— secara serentak di seluruh Dunia yang dimulai sejak 1983. Kendati sudah ada sejak 1991 di Indonesia, namun baru pada 1996 penyelenggaraan MRAN menjadi meluas hampir ke seluruh provinsi. Kegiatan yang bersifat non politis, mengajak semua orang untuk sementara waktu melupakan kesibukannya dan melakukan renungan AIDS.

    Malam Renungan AIDS Nusantara ini bertujuan untuk menyatukan semua orang dalam memikirkan dan merenung epidemi AIDS yang sudah banyak mengambil nyawa manusia di dunia. Dengan MRAN ini kita diajak juga untuk memberi dukungan kepada Orang dengan HIV-AIDS (Odha) dan Orang yang hidup dengan HIV-AIDS (Ohidha).

    Melalui renungan AIDS kita diajak bukan saja untuk peduli terhadap masalah AIDS tetapi melalui renungan kita diajak untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan. Jadi MRAN bisa mengubah penderitaan menjadi tekad dan tindakan yang membawa perubahan. Hingga dengan 2001, penyelenggaran MRAN dikoordinasikan oleh Grup Koordinasi Nasional Mobilisasi AIDS Nusantara (GKNMAN).

    Hingga kini, sudah ada 1.200 koordinator Malam Renungan dari 119 negara yang mendedikasikan dirinya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut bagi komunitas terdampak HIV dan AIDS.

    Pita Merah

    Bentuk solidaritas lain yang bisa dilakukan untuk orang yang positif HIV dan terkena adalah dengan menyemat pita merah (red ribbon). Red Ribbon adalah logo solidaritas AIDS internasional. Jadi dia menjadi simbol solidaritas terhadap orang-orang yang terkena HIV-AIDS dan menyatukan orang-orang yang bergerak untuk membantu menangani penyakit ini.

    Oleh karena itu, tak mengherankan jika dalam kondisi Aceh sekarang, kita menyematkan juga pita merah sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan. Setiap elemen mengambil peran dan fungsinya masing-masing, sebab kini bukan zamannya lagi kita saling pasang stigma dan diskriminasi.

    Lantas, jika saja kita masih menganggap HIV dan AIDS ini kutukan atau apapun dalihnya. Maka yang salah bukan hanya si terinfeksi semata. Tentu saja, kita semua wajib bertanggung jawab, meski tidak berbuat. Sebagai insan, kenapa kita tidak saling menjaga dan mengingatkan. Bukankah dalam pepatah Aceh disebutkan; siduek keudroe, si mat taloe, si peh bajoe sama saja.

    Oleh karena itu, kini bukan eranya lagi kita debat kusir. Tapi mari kita sama-sama mengusir epidemik HIV dan AIDS dari tanoh Aceh, sebelum dia memantik banyak korban jiwa. Bila bukan kita yang menjadi korban, tapi siapa tahu, ada keluarga, tetangga, atau orang kampung kita. Makanya, jika bukan sekarang, kapan lagi kita peduli. [a]

    Tulisan ini sudah dimuat di Tabloid Kontras, Nomor 439 Tahun X 29 Mai-4 Juni 2008

⬆
Top